Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar apel kendaraan dinas sebagai salah satu upaya pembenahan masalah aset. Menurut Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Sekda Papua sehingga kemungkinan besar kegiatan itu akan dilakukan paling lambat bulan November mendatang."Saya sudah lapor ke Pak Sekda untuk kita apel kendaraan. Dari situ juga nantinya kita bisa mengecek kendaraan yang ada berdasarkan data-data dari SKPD, dan ini sebagai proses untuk pembenahan aset kedepan," kata dia saat diwawancara pers, kemarin.

      Pada kesempatan ini, Kepala Badan mengakui bahwa masih terdapat cukup banyak masalah dalam hal pengelolaan aset di Papua. Namun untuk mengatasinya, BPKAD Papua sementara ini tengah melakukan inventarisasi dan upaya lainnya sebagai pembenahan. Sementara itu, selain akan melakukan apel kendaraan dinas, Pemerintah Provinsi Papua melalui BPKAD Papua telah membentuk satu tim khusus yang tujuan utamanya membereskan persoalan aset di Papua."Jadi kita memang sudah membentuk tim khusus dan sementara ini mereka sudah bekerja sekarang. Tim ini juga akan menilai, mendata ulang, serta menginventarisir ulang. Karena ada aset yang sudah tidak ada tapi masih diakui. Dan hal inilah yang harus dicek dan didata. Sehingga kalau memang benar-benar asetnya sudah tidak ada, ya perlu diusulkan untuk dihapus karena kalau tidak kita tidak akan berubah statusnya," tukas dia.

       Sementara menyinggung tentang dana perjalanan fiktif sebagaimana temuan BPK RI yang ikut mempengaruhi opini disclaimer laporan keuangan Papua, mantan Sekda Kabupaten Jayawijaya ini mengingatkan para pegawai negeri bahwa saat ini, bukan waktunya untuk bermain-main lagi dengan hal itu, karena pihak BPK RI sudah memiliki cara untuk mendeteksi adanya perjalanan fiktif tersebut. "Kalau perjalanan fiktif saya kira sudah tidak bisa lagi sekarang, karena sudah gampang ditemukan. Makanya sekali lagi saya himbau tidak bisa lagi orang main-main dengan SPPD fiktif, perjalan fiktif dan tiket fiktif karena pasti akan ketahuan.

"Apalagi staf saya, sudah saya himbauan jangan coba-coba main-main lagi. Tapi mari kalau memang urusan dinas ya jalankan itu, dan kita gunakan sesuai dengan tanggungjawab. Karena tidak ada ruang lagi korupsi," tutupnya.