Pemerintah Provinsi Papua tengah menggodok kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua menurut usulan berkisar Rp1,9 juta dari nilai sebelumnya sebesar Rp1.710.000. Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe SIP, MH, pihaknya sudah menandatangani draft usulan kenaikan UMP senilai Rp1,9 juta tersebut, yang diharapkan bisa segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalu
lama. Jadi, UMP saat ini kan Rp1.710.000 per bulan, saya kira nilai ini perlu ada kenaikan juga karena tingkat kemahalan di Papua. Dan untuk itu, kemarin malam (Rabu,red) saya sudah menerima dan tanda tangan draft UMP yang baru yakni sebesar Rp1.900.000," terang Lukas saat memberikan keterangan kepada pers, Kamis (31/10) di Kantor DPR Papua. Dikatakan Gubernur, sebenarnya dengan adanya tingkat kemahalan yang terjadi di wilayah paling Timur di Indonesia ini, maka Upah Minimum Provinsi Papua standarnya harus berada pada angka Rp2 juta lebih per bulan.

amun angka ini tak serta merta harus diberlakukan di seluruh kabuaten di Papua, sebab ada wilayah otonom diwilayah pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi,sehingga berpengaruh pada harga - harga barang yang sudah pasti ikut merangkak melebihi harga komoditi di Jayapura. Jadi memang UMP senilai Rp1.900.000 itu memang masih rendah. Dan saya sudah buat disposisi untuk menanyakan kenapa terlalu rendah. Kemungkinan perubahan UMP belum bisa diumumkan secara resmi karena draftnya masih ada di meja saya, dan saya akan membuat catatan ke Asisten II mengingat UMP ini masih sangat rendah, Sebab kita harap UMP ini idealnya adalah Rp2 juta lebih, karena Rp1.900.000 sangat rendah jika melihat tingkat kemahalan di Papua. Tapi semuanya masih dalam proses saya harap masyarakat bisa bersabar,tuturnya.

N
Dalam kesempatan itu,  Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Drs. Elia Loupatty menambahkan bahwa memang untuk UMP Papua sesuai dengan yang dibahas pada tahun 2012 bersama beberapa pengamat ekonomi, mendapat kesepakatan bahwa nilainya dinaikan menjadi
ahwa kenaikan itu masih terlalu rendah, maka kami tentunya harus membicarakannya kembali. Sebab hal ini sangat penting yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Papua," terangnya.
Rp1.900.000. Hanya saja angka itu menurut sebagian besar teman-teman dari pihak swasta, perlu dipertimbangkan kembali. "Nah makanya, untuk hal ini kami sudah ajukan ke Gubernur agar segera diambil langkah-langkahnya. Dan ya, kalau memang ada pertimbangan dari bapak Gubernur 
b