Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan pada bulan Oktober 2013 Kota Jayapura mengalami inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum) senilai 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 32,76 persen dibanding bulan Juli 2013. Menurut Kepala BPS Papua, Didik Koesbianto melalui Kabid Statistik Distribusi BPS Papua, Adriana Robaha, inflasi di Kota Jayapura pada Oktober 2013 disebabkan karena adanya kenaikan harga barang dan jasa pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,10 persen. 

        Selain itu, karena adanya kenaikan pada kelompok bahan makanan 0,54 persen; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,46 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,18 persen. "Dan ada kenaikan juga pada kelompok sandang senilai 0,08 persen," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan di Kantor BPS Papua, Jumat (1/11) siang. Dikatakan, laju inflasi bulanan Kota Jayapura sebesar 0,46 persen lebih besar dibanding laju inflasi bulanan nasional sebesar 0,09 persen, sementara untuk laju inflasi tahun kalender (Oktober 2013 - Desember 2012) Kota Jayapura sebesar 6,09 persen lebih kecil dibanding dengan laju inflasi tahun kalender nasional (Januari - Oktober 2013) sebesar 7,66 persen.

      Sedangkan untuk laju inflasi "year on year" (Oktober 2013 terhadap Oktober 2012) Kota Jayapura sebesar 8,92 persen atau lebih besar dibanding nasional yaitu 8,31 persen," tuturnya. Sekedar diketahui, dari 66 kota IHK (Indeks Harga Konsumen) sebanyak 39 kota mengalami inflasi (termasuk Kota Jayapura) sedangkan 27 kota lainnya mengalami deflasi (penurunan harga barang dan jasa secara umum). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 1,25 persen sementara terendah di Kota Samarinda, yaitu 0,04 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar -3,82 persen sedangkan yang terendah di Kota Watampone senilai -0,02 persen. "Khusus untuk Kota Jayapura, kali ini menempati urutan ke-19 ditingkat nasional dan ke-2 di tingkat Sumapua (Sulawesi, Maluku dan Papua)," tutupnya.