Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP telah mengambil kebijakan bahwa setiap perusahaan pertambangan dan mineral yang beroperasi di Papua wajib membangun Smalter atau pabrik produksi olahan produk jadi, sehingga dapat membuka lapangan kerja, menggiatkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP, MH, kebijakan ini berlaku untuk seluruh perusahaan yang ada tak terkecuali PT. Freeport Indonesia, termasuk permintaan memindahkan kantor pusat perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu ke provinsi ini.

        Jadi, sikap saya  selaku Gubernur  bahwa setiap pertambangan yang beroperasi di Papua wajib membangun Smalter. Seruan ini sudah disampaikan sebelumnya karena mereka mengambil bahan baku di Papua, sehingga wajib memberikan kontribusi bagi rakyat Papua dan membuka lapangan kerja disini," kata dia kepada pers di Baliem Pilamo Hotel Wamena, Rabu, (18/12) Gubernur menyadari dengan dibangunnya smalter di Papua oleh PT. Freeport maka dapat berimbas kepada pengurangan produksi yang bakal menurun hingga 30 persen serta adanya konsekuensi pengurangan tenaga kerja (PHK). Meski begitu, pihaknya yakin akan ada solusi terbaik untuk mengatasi hal itu sebab bila tidak sekian banyak uang yang masuk ke Papua hanya akan kembali terbawa keluar karena produksi pertambangan saat ini dilakukan diluar daerah ini.

       Sebab  bila kita tak genjot bangun smalter maka uang yang banyak masuk di Papua, dia akan kembali keluar Papua, karena semua produksi itu berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Tetapi jika produksi di bangun di Papua maka jelas uang sekian banyak yang keluar Papua itu tidak lagi keluar Papua namun tetap beredar di Papua karena belanja bahan baku produksi dilakukan disini," ungkapnya. Sselain mengubah kebijakan dibidang pertambangan, Gubernur Enembe menambahkan bahwa seluruh ijin-ijin usaha kehutanan pun harus berproduksi di Papua. Ia mencontohkan perusahaan Korindo Group yang tak hanya beroperasi tetap berproduksi dimana hasil kayunya telah dijadikan triplex lalu dibawa keluar.

     Disamping   itu, perusahaan Korindo tersebut tak hanya berproduksi dan mengambil hasil hutan tetapi ikut menanam pohon untuk penghijauan. "Dan imbahsnya adalah semua HPH kini telah angkat kaki dari Kalimantan, karena Korindo mengusai semua areal dengan program hutan tanamannya. Dan diharapkan Korindo Group dapat melaksanakan hal yang sama di Papua.