Banyaknya konflik yang muncul akibat Pemilukada di berbagai daerah membuat Gubernur Provinsi Papua mempertimbangkan untuk  mengusulkan agar pelaksanaannya kedepan tak lagi dipilih secara langsung, tetapi dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal demikian sebagaimana dikemukakan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH menanggapi pertanyaan pers, di Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1).

    Menurut Mantan Bupati Puncak Jaya ini, akibat Pemilukada langsung,satu hubungan keluarga bisa tercerai berai karena anak dan orang tua memihak kepada dua kubu yang berbeda. "Contohnya dalam satu kelompok, istri kesini (berpihak pada calon A), suami kesitu (berpihak pada calon B) lalu anak kesini (berpihak pada calon C) sehingga pada akhirnya membuat konflik yang luar biasa terjadi. Itulah sebabnya kedepan kita inginkan Pemilukada kedepan tidak secara langsung tetapi lewat DPR karena di Papua sistem kekerabatannya luar biasa.

        Ditambahkan, budaya orang asli Papua lebih dikenal dengan nama komunal atau milik rakyat (umum) sehingga jauh berbeda dengan sistem masyarakat yang hidup di provinsi lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada Depdagri agar supaya dapat segera diterapkan di Papua. "Jadi, lebih banyak faktor-faktor seperti itu yang kita temukan oleh karena itu kedepan kepada Depdagri kita akan segera usulkan pemilihan lewat DPR karena kalau langsung tidak dapat diterima oleh budaya kita orang Papua karena komunal. Hidup bersama, makan bersama dan kalau seperti itu akan membuat perpecahan terjadi. Ditempat yang sama, Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri sepakat dengan usulan tersebut. "Saya sependapat karena masyarakat Papua itu komunal sehingga bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga (jika Pemilu dipilih secara langsung) sehingga akan jauh lebih baik lewat DPR," tandasnya.