Berdasarkan spesifikasi data tanah milik pemerintah  Provinsi Papua yang di peroleh Biro Tata Pemerintahan Setda Papua, tercatat tanah-tanah bersengketa di Papua berlokasi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura yang antara lain di Kantor Dinas Perindagkop Provinsi Papua dan Lokasi SMK 5 Genyem Kabupaten Jayapura. Disamping itu, ada pula tanah seluas 46.000 hektar di Kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Mimika, Nabire, dan Biak yang belum memiliki sertifikat. Dengan demikian, maka melalui Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pertanahan se Provinsi Papua, Kamis (16/10), di Hotel Matoa jayapura, diharapkan adanya evaluasi dalam bentuk pendekatan yang menjadi solusi terbaik, sekaligus membahas status pemilikan tanah-tanah tersebut.Hal demikan sebagaimana penegasan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa dalam acara tersebut.

      Dikatakan, dari hasil evaluasi juga diharapkan memberikan gambaran kepada kita, apakah kita telah berhasil melaksanakan penataan bidang keagrariaan pada lima tahun yang lalu atau tidak. Sekaligus rapat koordinasi ini mendorong kita untuk bekerja lebih baik, lebih rajin dan lebih cerdas dalam merencanakan berbagai program dan kegiatan yang layak dilakukan melalui bidang pertanahan untuk tahun-tahun mendatang. “Mengingat, rakornis ini memiliki arti penting dan strategis bagi kelanjutan pembangunan bidang keagrariaan di Provinsi Papua, maka
hasil-hasil dari Rakornis ini akan dikompilasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua,” katanya.

      Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan para peserta untuk mengevaluasi pendekatan apa yang dilakukan untuk menangani sengketa tanah Provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota. “Sehingga sehubungan dengan itu, maka rapat koordinasi teknis bidang pertahanan tahun anggaran 2014, yang kita laksanakan hari ini diberikan tema “Optimalisasi Peranan Aparatur Pemerintah Provinsi Papua Bidang Pertahanan”. Tema yang demikian itu, tentunya mempunyai kemungkinan konotasi yang beragam dan karena mungkin mengundang banyak pendapat dan pandangan, yang mudah-mudahan akan memperkaya rakornis ini dengan masukan yang berkualitas”. “Dalam hubungannya dengan tema tersebut diatas, maka saya akan menyumbang pemikiran, sebagai pengantar, mengawali rakornis ini yaitu dengan cara pandang yang berorientasi pada Peranan Aparatur Pertahanan,”  tuturnya.