Jayapura-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir Djarot Soetanto menegaskan sampai dengan akhir bulan Januari 2006 mendatang, apabila pendataan penduduk miskin di Papua telah mengakomodir seluruh rumah tangga miskin sampai daerah pelosok dan pedalaman Papua, maka BPS akan mempunyai data base penduduk miskin Papua secara akurat, absoluot dan terpercaya. Namun untuk melengkapi data base tersebut, pihaknya berharap agar masyarakat miskin yang belum terdaftar untuk segera melakukan pendaftaran di posko-posko yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat. Sehingga dalam pembayaran Subsidi Langsung Tunai (SLT) tahap kedua dan upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah di tahun-tahun yang akan datang, tidak mendatangkan konflik yang dapat merugikan orang lain, demikian dikemukakannya kepada wartawan, saat ditemui diruang kerjanya Menurutnya, untuk penyusunan data base kemiskinan Provinsi Papua, diperoleh dari pendataan sensus kemiskinan tahun 2005 dan pendataan penduduk miskin untuk pemberian bantuan SLT, baik melalui pendataan para petugas dilapangan maupun data hasil pendaftaran kembali para rumah tangga miskin di posko-posko pendaftaran yang dibentuk oleh Pemda kabupaten/kota se - Papua. Dengan demikian, dari data ini maka dapat tersusun data base yang merangkum seluruh penduduk miskin di Papua, sehingga dapat dipergunakan untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan data yang dimiliki BPS saat ini, adalah data yang mempunyai gambaran untuk level provinsi dengan mengacu kepada sample yang ada. Artinya, data yang ada hanya bersifat akurat untuk pada perhitungan level provinsi dan tidak akurat pada level kabupaten/kota apabila dirinci sampai pada tingkat kecamatan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi kemelengcengan-kemelengcengan yang bersifat relatif kecil oleh karena format yang ada pendataan yang dilakukan bersifat estimasi atau perkiraan dari berapa menjadi berapa. "Jadi dari BPS itu selalu melakukan estimasi, apabila melakukan sensus, biaya yang diperlukan sangat mahal dengan waktu pelaksanaan yang relatif sangat lama. Disamping itu, kita sudah mengukur tingkat ketidakakuratannya atau kemelencengan dari estimasi kita, apakah kemelencengan terjadi sebesar 10 persen atau lebih dan ini tergantung dari ketesediaan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, semakin sampelnya besar keakuratannya semakin tinggi," jelasnya. Terkait dengan data base kemiskinan lanjut Djarot, bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang bergerak naik turun dan dapat dikatakan adalah riwayat hidup yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, penduduk miskin bisa berubah status menjadi kaya dan penduduk kaya bisa menjadi miskin. Oleh karena itu, walaupun data base kemiskinan yang dimiliki telah akurat, tetapi harus di up date secara continue agar keabsahaannya dapat dipertanggung jawabkan. Ditambahkan Djarot terkait dengan pembayaran SLT kepada masyarakat miskin di Papua, sampai dengan saat ini masih dilakukan pendataan ulang. Kemudian pembayaran SLT untuk tahap kedua belum akan dibayarkan apabila pembayaran SLT tahap pertama belum terselesaikan. Selain itu, di Papua sudah ada beberapa daerah yang telah selesai dilakukan pendataan bahkan telah diterbitkannya Kartu Kompensasi BBM (KKB) bagi para rumah tangga miskin. Namun, KKB yang telah ada, lanjutnya belum dapat dibagikan kepada yang berhak. Karena saat ini, BPS, Kantor Pos dan BRI sedang menunggu turunnya dana SLT dari Depsos. "Jadi, kami meminta kesabaran dari masyarakat miskin untuk menunggu turunnya dana dari pusat tentang pembayaran SLT. Kemudian, apabila masih ada masyarakat yang terlewati pendataannya, maka hensdaknya mendaftar di posko-posko yang ada. Bagi yang terlambat akan menerima haknya sama, yaitu Rp. 300 ribu per tiga bulannya, "ujarnya.**