Jakarta-Menteri Dalam Negeri M.Ma'aruf melantik Soadjuangon Situmorang sebagai pejabt Gubernu Papua menggantikan almarhun Jacobus Perviddya Solossa,di Departamen Dalam Negeri Jakarta,Senin (09/01) lalu. Situmoroang yang diangkat berdasarkan Keppres No.189/M.tahun 2005 adalah pejabat karier di Depdagri dan jabatan terakhirnya adalah Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Depdagri. sebelumnya ia telah ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Tengah dan ia dinilai berhasil melaksanakan pilkada di Kalimantan Tengah. Situmorang di Tunjuk sebagai pejabat Gubernur Papua menggantikan J.P.Solossa yang meninggal dunia pada 19 Desember 2005,saat melaksanakan tugas sebagai pelaksana gubernur Papua sampai ditunjuk pejabat Gubernur Papua yang baru. Solossa telah berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur pada 23 November 2005,dan ia juga tercatat mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua yang pemilihannya akan digelar pada 16 Pebruari 2006 mendatang. Mendagri dalam pelantikan itu menyatakan bahwa pejabat Gubernur Papua yang baru hanya bertugas sementara untuk melaksanakan pemerintahan daerah sampai terpilihnya Gubernur dan wakil Gubernur Papua difinitif. Karenya,pejabat Gubernur Papua harus netral sehubungan akan digelarnya Pilkada di daerah itu,bahkan diminta untuk memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pilkada tersebut. Ditegaskannya,Kepala daerah harus selalu dekat dengan rakyatnya,untuk itu harus sering turun lapangan,dan dapat mengambil tindakan secara tepat dan cepat,rendah hati dan tidak boleh meninggalkan tempat tugas tanpa tujuan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin tidak dibenarkan menyombongkan kedudukannya dan mabuk kekuasaan,karena hal itu bisa membuat lupa diri,lupa amanat dan lupa kepercayaan rakyat yang diembannya. Mengenai gizi buruk di Papua,Mendagri meminta agar kasus itu tidak terulang lagi.Kasus gizi buruk menunjukkan kenerja pemerintahan belum optimal,dan komunikasi sosial-birktar yang belum berjalan. Dalam kesempatan itu Mendagri menyebutkan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah. Lanjut Mendagri bahwa pelaksanaan pilkada Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) Mendagri mengharapkan permasalahannya bisa segera dilaksanakan agar pilkada IJB bisa segera terwujud.**