Pemerintah Provinsi Papua mengakui belum semua tanah yang telah diadakan, memiliki sertifikat. Kendati begitu, kelemahan itu bakal dibenahi dalam waktu dekat, supaya memiliki satu ketetapan hukum.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, Elia menyambut positif inisiatif Biro Tata Pemerintahan Setda Papua yang berupaya menghimpun data maupun informasi mengenai langkah penanganan sengketa pertanahan, baik di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan Kota Jayapura.

Sebab mengatasi sengketa tanah di Papua, lanjutnya, sangatlah tidak mudah sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik.

"Makanya, saya minta hasil rapat koordinasi bersama semua pihak terkait ini, mesti dihimpun untuk diproses menjadi Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Bumi Cenderawasih.

“Sebab ada cukup banyak lokasi tanah yang selama ini bersengketa diantaranya, lokasi tanah Kampus IPDN di Distrik Maribu Tua, tanah di Transito di Kabupaten Jayapura, luasan lokasi tanah minyak Perindagkop serta lokasi UPT Kantor Samsat Provinsi Papua di Keerom. Kemudian ada pula, luasan lokasi tanah Kantor UPT Samsat Pemda Provinsi Papua di Kabupaten Sarmi dan lokasi ex Kampus APDN Yoka di Kota Jayapura,” tutur dia.

Sementara berkaitan dengan upaya penyelesaian permasalahan tanah, tambah Elia, pada umumnya tuntutan masyarakat adat lebih terfokus pada tiga hal utama, yakni tuntutan ganti kerugian tanah, salah bayar dan pembayaran yang masih tersisa.

Tiga indikator ini yang kerap memicu muncunya sengeketa atas lahan bersertifikat milik pemerintah provinsi Papua. Hal ini tergambar dari adanya surat sabotase (klaim kembali tanah pemerintah daerah).

“Sehingga menyikapi rangkaian kasus pertanahan, saya berharap surat sabotase klaim, hendaknya senantiasa memerlukan pemahaman yuridis maupun fisik sesuai pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan, pemilik tanah adalah pemegang hak atas tanah, atau pemilik benda benda lain yang berkaitan dengan tanah.

“Demikian pula untuk surat tanda bukti hak atas tanah yang dinamakan sertifikat, berpengertian sertifikat menurut pasal (1) angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah tanda bukti pemilikan tanah,” pungkasnya.