Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, Rabu (18/01) siang, menerima kunjungan kerja Atase Pertahanan Militer dari 19 negara negara sahabat, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Para Atase Pertahanan hadir didampingi Paban II/Hublu Sintel TNI, Kol. PNB. Kuswantoro selaku pimpinan rombongan. Sedangkan, Gubernur Papua hadir menerima kunjungan didampingi Kasdam XVII Trikora, Brigjen. TNI. Sudarmaidy, Dandim 1701 Jayapura, Letkol Viktor Tobing, beserta para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Gubernur Situmorang mengatakan Provinsi Papua adalah daerah tertimur di Indonesia, yang memiliki cakupan luas wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta. Saat ini Papua sedang melaksanakan percepatan pembangunan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Pemberian status Otsus bagi Papua oleh Pemerintah Indonesia, merupakan sebuah upaya pembaharuan untuk mengejar berbagai ketertinggalan-ketertinggalan yang terjadi di masa lalu. Dikatakan, melalui UU Otsus, Pemerintah Pusat telah memberikan suatu kewenangan, perhatian dan perlindungan yang lebih besar dan khusus kepada penduduk asli Papua. Terkait dengan itu, Papua diberikan suatu lembaga yang khusus, yang disebut Majelis Rakyat Papua (MRP) atau lembaga representasi cultural dengan tugas memberikan perhatian serta melindungi hak-hak penduduk asli Papua. Selain itu, program Otsus Papua juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 4 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infratsruktur. Otsus juga memberikan perhatian menyangkut tentang penegakkan hukum atau perlindungan HAM. "Untuk masalah keamanan di Papua, Gubernur telah bekerja sama seerat-eratnya dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan di Papua. Sebagai contoh untuk pengangkatan Kapolda Papua oleh Kapolri harus dengan persetujuan Gubernur Papua. Dan juga didalam rekruitmen polisi di Papua, juga memperhatikan system hukum, budaya dan adat. Hal ini, bertujuan agar polisi dicintai oleh rakyat Papua," kata Situmorang. Menurutnya, proses demokrasi di Papua cukup menonjol, salah satu diantaranya bahwa dalam waktu dekat di tahun 2006 ini, akan dilaksanakan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh seluruh rakyat Papua. Pemilihan langsung secara demokratik tersebut, telah menjadi keputusan Pemerintah melalui UU 32 Tahun 2004. Selain itu, pemilihan langsung tersebut dilaksanakan secara fair diantara kandidat dan sejauh ini persiapannya sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam kunjungan ini, tambah Situmorang, diharapkan agar para atase perhatanan mendapatkan informasi yang cukup luas tentang Papua, dimana daerah ini adalah suatu wilayah yang sangat indah dan damai serta dengan masyarakat yang ramah.**