Jayapura-Badan Narkotika Provinsi (BNP) Papua meminta pihak Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua bekerja sama dengan pihak Polres, untuk segera membentuk dan mengaktifkan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) di masing-masing wilayahnya. Hal demikian bertujuan meminimalisasi dan menekan angka kasus Narkoba di seluruh daerah di Papua, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kesengsaraan hingga kepada terjangkitnya virus mematiikan HIV/AIDS melalui Narkoba suntikan, yang berujung kepada kamatian bagi pemakai. Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian BNP Papua, Dr. J. V. Purwoatmodjo G, kepada Bisnis Papua, Kamis (19/01) kemarin, diruang kerjanya. Lebih lanjut dikatakan, upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh BNP Papua dalam memerangi peredaran gelap Narkoba adalah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, guna menindak para pengedar Narkoba serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba. Namun diakuinya,dalam program pencegahan oleh BNP Papua, masih terbatas pada ruang lingkup Jayapura dan sekitarnya. Menurutnya, sebagai upaya penanggulangan Narkoba, beberapa hari lalu BNP Papua telah menggelar pelatihan peningkatan kemampuan SDM tenaga Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) se-Papua, yang diikuti oleh 20 orang, 19 orang diantaranya merupakan anggota Polri dari 9 Kabupaten (Polda dan BNP Papua), kemudian 1 orang dari LSM. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan menyuluh bagi setiap petugas P4GN di tingkat kabupaten/kota dan Polres se-Papua, membentuk tim penyuluh inti P4GN standar Badan Narkotika Nasional (BNN) serta meminimalisasi kasus Narkoba di Papua melalui penyuluhan. "Para tenaga-tenaga penyuluh ini dengan sengaja kita latih agar mereka nantinya kembali memberikan penyuluhan di masing-masing wilayahnya. Karena sesuai dengan informasi, didaerah Merauke sudah masuk ganja dari Merauke, sehingga kita sudah harus proaktif kembali dan diharapkan para Bupati/Walikota mengaktifkan dan membentuk BNK-BNK diwilayahnya," ucapnya. Dikemukakan, tugas BNP Papua kali ini telah dibantu dengan terbentuknya Direktorat Narkoba Polda Papua. Direktorat ini nanti akan masuk sebagai anggota BNP, yaitu sebagai Kepala Bidang Penegakkan Hukum yang bekerja sinergi dengan BNP dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, BNP Papua akan mencoba membentuk Gerakan Anti Narkoba (Granat) di Papua melalui media LSM. Penunjukan tersebut, karena LSM dinilai mempunyai peranan strategis yang dapat membantu BNP menekan kasus peredaran Narkoba.**