Jayapura-KETUA Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Agus A. Alua mengatakan hasil konsultasi publik di 9 kabupaten tersebut masih diproses dan sampai sekarang pihaknya belum bisa menyimpulkan. ?Jadi sampai sekarang kami masih dalam proses belum ada hasilnya,? ungkapnya kepada wartawan di Gedung negara Dok V Selasa (8/2). Agus alua akui bahwa MRP memang sudah melakukan konsultasi publik di IJB di 9 kabupaten tersebut. Walaupun didesak oleh wartawan, Agus Alua mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui sama sekali hasil konsultasi publik tersebut bahkan seperti apa hasil sementara atau bagaimana titik terang hasil konsultasi publik tersebut. Ia menambahkan, bahwa para anggota MRP yang terlibat dalam tim yang melakukan konsultasi publik sampai sekarang ini sedang merapatkan (pleno) untuk merumuskan hasil konsultasi publik tersebut hingga sampai hari ini. Oleh karena itu hasil rumusan dari masing-masing tim belum bisa di ketahui secara pasti karena dirinya belum di beri laporan. ?Saya belum minta laporan tersebut, namun setelah pembahasan tersebut akan saya sampaikan kepada publik,?ujarnya.. Terakhir ia katakan sasaran dalam konsultasi publik tersenut ada tiga titik yakni kelompok masyrakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, LSM dan perempuan. Termaksud juga kelompok elit politik adalah DPRD dan Parpol sedangkan kelompk birokrat adalah pemerintah daerah. Hasil dari konsktasi dengan tiga kelompok itu belum membuahkan hasil sampai pleno dan laporan masuk kepadanya baru di publikasikan dan akan terlihat hasilnya. Mediator Irjabar-Papua Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahfud ditetapkan sebagai mediator untuk menengahi "konflik" antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat. "Pertemuan akan berlangsung di Makassar pada 12 Februari 2006," kata Ketua DPRD Irjabar Jimmy Diamianus Idjie di Sorong. Pertemuan ini merupakan langkah awal sebelum ada pertemuan puncak antara pemerintah pusat, Majelis Rakyat Papua (MRP), pihak Papua dan Irjabar di Jakarta pada 15 Februari 2006. Pertemuan di Jakarta sebagai pertemuan penting untuk menentukan status dan masa depan Irjabar. Dalam rangka pertemuan di Jakarta dan di Makassar, DPRD Irjabar turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi yang akan disampaikan. Pada pertemuan dengan kalangan buruh di Kota Sorong, Senin malam (6/2), Jimmy Diamianus didampingi sejumlah anggota DPRD dan pimpinan partai politik menjelaskan kronologi terbentuknya Provinsi Irjabar. Irjabar berpenduduk 1,5 juta orang yang sebagian besar miskin. Dengan pemekaran wilayah diharapkan rentang kendali dan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan. "Sampai titik darah penghabisan saya perjuangkan terbentuknya Provinsi Irjabar," kata Jimmy yang disambut tepuk tangan hadirin.**