Jayapura-PENJABAT Gubernur Papua Dr Sudjuaongan Situmorang mengatakan pemerintah sangat serius meperhatikan tenaga kerja terutama tenaga honorer untuk diberdayakan atau diangkat menjadi abdi negara (PNS). Menurutnya, saat ini data mengenai tenaga honorer telah diajukan ke Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara (Menpan) untuk mendapat perhatian. ?Setiap kepala daerah, Gubernur atau Bupati, Walikota sudah membuat daftar yang diajukan kepada Menpan. Jadi apabila ada honorer yang tidak terdata maka pasti ditolak,?jelas Situmorang menjawab pers soal sejumlah tenaga guru honorer di Kabupaten Jayapura yang ditolak mengikuti tes CPNS. Mengenai masalah tenaga honorer di Kabupaten Jayapura, Situmorang mengaku belum menerima laporan mengenai hal tersebut. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mendata seluruh tenaga honorer dan diajukan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) untuk diberdayakan. Dan apabila tenaga honorer tidak terdata maka besar kemungkinan takkan diperhatikan. ?Kalau tenaga honorer itu tentu yang sudah terdaftar, tapi kalau honorer yang belum sah terdaftar maka akan sulit untuk diperhatikanJadi apabila ada honorer yang tidak terdata maka pasti ditolak,?jelas Situmorang usai menerima Panitia Khusus RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi dan Pornoaksi DPR ?RI, di gedung Sasana Karya. Norma dan Etika Sosial MARAKNYA aksi pronografi dan pornoaksi yang menjurus pada kegiatan sex bebas di tanah air menjadi keprihatinan dan pekerjaan berat bagi semua pihak. Apalagi, aksi-aksi tersebut telah menghipnotis banyak generasi muda dan terjerumus pada kegiatan-kegiatan negatif yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Jika ditilik ke belakang Indonesia merupakan negara di dunia yang menjunjung tinggi nilai etika dan norma-norma kehidupan sosial. Menghadapi pesatnya aksi dan perkembangan negative yang semakin pesat tersebut, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr Soundjongan Situmorang menghimbau generasi muda di Papua agar lebih mempedomani dan mentaati etika dan norma agama, adat dan sosial yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Para pemuda-pemudi juga diminta untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berlebihan atau yang melanggar norma-norma dan etika yang ada. Menurut Situmorang, norma dan etika pada hakekatnya ada dan ditaati masyarakat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. ?Jadi saya himbau para generasi muda, jangan menyia-nyiakan waktu, tenaga dan pikiran dan umur untu hal-hal yang merugikan. Apalagi sebagai generasi muda yang masih harus banyak belajar demi masa depan,?himbau Gubernur usai menghadiri pertemuan dengan Panitia Khusus RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi dan Pornoaksi DPR ?RI, di gedungan Sasana Karya, kemarin. Gubernur menegaskan, bahwa persaingan pada masa mendatang begitu kompetitif oleh karena itu, generasi muda wajib memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk mengerjakan dan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Mengenai RUU sendiri, kata Situmorang, aturan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka menangkal dan membendung implikasi negative dari maraknya pornografi dan pornoaksi. **