Pihak perbankan di Bumi Cenderawasih, kembali diimbau untuk memberi kemudahan bagi orang asli Papua (OAP) dalam mengakses perkreditan, sehingga ekonomi keluarganya kian meningkat.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Simeon Itlay, menanggapi banyaknya keluhan OAP yang kesulitan mendapatkan kredit dari pihak perbankan.

“Banyak orang asli Papua ingin ambil kredit tapi kesulitan. Sehingga saya minta perhatian dari pihak perbankan untuk menyikapi hal ini dengan baik. Sebab bagaimana orang Papua mau jadi tuan di negerinya sendiri, bila belum mendapatkan dukungan secara maksimal,” terang dia di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan kemarin.

Dia juga menilai, perlu ada satu konsep pemberdayaan ekonomi bagi orang asli Papua. Dengan konsep ini, diyakini orang asli Papua tak lagi hanya menjadi penonton. Tetapi menjadi pelaku ekonomi yang dapat memajukan ekonomi daerah, tetapi juga keluarganya.

“Jujur saja, kondisi yang ada di Kota Jayapura, lalu di ibukota kabupaten-kabupaten, untuk sektor ekonomi informal maupun usaha kecil menengah mikro, itu dikuasai oleh teman-teman non Papua”.

“Sehinga kita minta ada konsep pembangunan ekonomi untuk dimasukan kepada kepala daerah. Konsep ini tentu mesti mengatur pembiayaan bagi orang asli Papua baik dalam bentuk perkreditan maupun hal lainnya. Sehingga orang Papua itu, bisa bangkit dan mandiri sesuai visi dan misinya,” tuntas dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX. Mote. Ia berharap pihak perbankan dapat mempermudah akses pemberian permodalan bagi nelayan, supaya tingkat kesejahteraannya meningkat.

 “Sebab dari pengamatan kami kelompok masyarakat nelayan yang ada di Papua ini belum benar-benar diakses oleh permodalan”.

“Makanya dalam pertemuan yang digagas Dinas Kelautan dan Perikanan ini, diharapkan seluruh pihak perbankan yang ada bisa memberi informasi kepada akses permodalan, sehingga bisa diakses dengan muda oleh nelayan,” jelas dia.

Ia berharap, pihak perbankan tak perlu ragu memberi permodalan bagi nelayan. Sebab nelayan sudah dijamin oleh negara. “Apalagi Kementerian Kelautan, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan kabupaten/kota serta nelayan  merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan”.

“Sehingga perbankan mesti memberi dukungan penuh. Apalagi bank daerah yang mesti benar-benar mengakses nelayan lokal Papua. Termasuk pihak Jamkrida kita harap bisa ikut meyakinkan nelayan untuk mendapat permodalan dengan mudah,” terang dia.