Pemerintah Provinsi Papua minta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menampilkan informasi maupun data yang valid, guna menunjang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengambilan keputusan maupun program kerja.

Hal ini disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, dalam satu kesempatan, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, data valid yang disajikan itu, akan mampu menunjang pemerintah provinsi dalam menentukan kegiatan pelayanan maupun pembangunan kepada masyarakat.

“Untuk itu, saya imbau Kepala BPS Papua yang merupakan putera asli negeri ini, untuk bisa punya rasa memiliki akan alam tanah ini. Sehingga mampu bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi, membuat semua informasi data yang jelas dan tegas, baik mengenai sumber daya alam maupun statistik lainnya,” terang dia.

Sekda pada kesempatan itu menyoroti peningkatan jumlah penduduk di Papua beberapa tahun belakangan, yang diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal untuk meningkatan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah.

Dia berharap BPS Papua tak sampai ikut dalam mendongkrak peningkatan jumlah penduduk di wilayah kabupaten.

“Makanya, beberapa waktu lalu kami telah berkoordinasi dengan kepala BPS Provinsi, untuk bagaimana melakukan pendataan mengenai jumlah orang Papua. Dan patut di syukuri beberapa kabupaten sudah memiliki data orang asli Papua”.

“Namun, perjalanan ini belum selesai. Mudah-mudahan langkah kita semakin konkrit dengan kebersamaan, supaya kita bisa sama-sama menghimpun data secara valid. Yakni berapa banyak jumlah orang asli Papua di gunung maupun pantai. Supaya kita bisa mengangkat harkat dan martabat mereka,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sekda Papua mengapresiasi peluncuran aplikasi android ‘Statistik’ Papua berbasis API, beberapa waktu lalu.

Ia berharap aplikasi android ini dapat membantu masyarakat terkait jumlah data statistik yang telah dibuat oleh BPS Papua sebelumnya.