Divestasi Saham Freeport, Papua Dapat Jatah 10 Persen

Pemerintah Provinsi Papua diwacanakan menerima jatah 10 persen dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia.

Hal demikian sebagaimana isi draft perjanjian induk saham divestasi saham PT Freeport Indonesia, yang di paraf Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero), beberapa hari lalu di Jakarta.

Dari 10 persen jatah untuk Papua itu, tujuh persen diantaranya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, sementara Provinsi Papua hanya mengelola tiga persen.

“Yang pasti kesepakatan awal ini sudah dibahas jauh hari sehingga di paraf bersama pihak terkait. Tindak lanjut dari kegiatan ini, nanti pada 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten Mimika,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe dalam rilis yang diterima hariani ini, kemarin.

Dengan penandatanganan draft tersebut, dia berharap divestasi saham Freeport ini tak jatuh kepada pihak tertentu dan orang per orang, sebab saham itu resmi milik pemerintah sehingga tak bisa dijual kepada siapapun.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyambut baik penandatangan tersebut. Selanjutnya, alokasi 7 persen saham kepada Pemkab Mimika akan dibagi untuk masyarakat sebanyak tiga persen, kemudian tiga persen lagi dikelola Pemkab Mimika, sedangkan 1 persen sisanya dikelola BUMD.

“Nantinya, satu persen divestasi saham yang dikelola BUMD ini diharapkan bisa membantu Pemkab Mimika dalam memberikan PAD. Kalau tiga persen untuk masyarakat ini akan diberikan kepada dua suku dalam bentuk yayasan,”terangnya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, penandatanganan draft sifatnya untuk membentuk suatu kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Papua.

Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan acara seremonial penandatanganan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Papua bersama Bupati Mimika serta PT Inalum (Persero).

“Yang pasti draf ini untuk menyamakan persepsi yang akan menjadi komitmen bersama kedepan,” terangnya.