Penjabat Gubernur Ditunjuk Usai Pencabutan Nomor Urut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo dipastikan menunjuk Penjabat Gubernur Papua, usai pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menetapkan dan melakukan pencabutan nomor urut cagub dan cawagub, pada Pilgub tahun ini.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, dia dan wakilnya akan mengakhiri jabatan pada 9 April 2018 mendatang. Namun setelah bila telah dilakukan pencabutan nomor urut, praktis dirinya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal mesti cuti kampanye hingga masa jabatan berakhir di 9 April mendatang.

“Dengan demikian kalau Senin (12/2) sudah pencabutan nomor urut maka paling lambat 13 atau 14 Februari ini sudah akan ditunjuk penjabat gubernur yang akan menjalankan roda pemerintahan hingga pelantikan nanti,” terang Lukas, disela-sela peresmian sekertariat relawan solata for Lukmen jilid II, di Ruko Dok II Jayapura, kemarin sore.

Meski begitu, dia mengimbau seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, agar memberi dukungan penuh kepada penjabat gubernur yang ditunjuk.

“Sebab tugas pokok dan fungsinya adalah untuk memastikan tugas pemerintahan di daerah ini berjalan sebagaimana mestinya,” ucap dia.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dia mengimbau seluruh ASN untuk memberi dukungan kepada penjabat gubernur yang ditunjuk Mendagri, sebab keberadaannya untuk memastikan Pilgub berjalan lancar, sekaligus pelayanan dan pembangunan di provinsi ini berjalan maksimal.

Sementara mengomentari isu yang berhembus bahwa penjabat gubernur yang akan ditunjuk dari militer, Sekda kembali menegaskan siapa pun yang ditunjuk tetap akan mendapat dukungan penuh dari kalangan ASN di lingkungan pemerintah provinsi.

“Yang pasti Plt maupun Penjabat Gubernur itu adalah pihak yang sedang dalam jabatan Eselon I di kementerian. Sehingga kami sekali lagi, ASN yang bertugas di Provinsi Papua kami tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (dan memberi dukungan meski yang ditunjuk dari kalangan TNI),” terangnya.

Hery Menambahkan, siapa pun yang ditunjuk, Pemprov Papua tak memiliki hak dan kewenangan untuk mengintervensi Mendagri. Karena yang terpenting saat ini adalah penunjukan Penjabat Gubernur, tak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan.