Jayapura-Hasil Seleksi tes CPNS Formasi Tahun 2005 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2005 lalu, menimbulkan banyak kontroversi dan dinilai kacau oleh para peserta yang mengikuti tes. Salah satu contoh adalah hasil pengumuman peserta tes CPNS yang memiliki nama dan nomor peserta yang berbeda saat diumumkan disalah satu media massa di Jayapura. Atas dasar tersebut, ratusan peserta tes CPNS yang tidak lulus dalam penerimaan kali ini, menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Dalam aksinya, para para pendemo menutup kantor bagian kepegawaian Pemerintah Provinsi Papua dengan salah satu lemari besi di depan pintu masuk kantor dan meminta para pegawainya untuk tidak menjalankan tugas. Ratusan pendemo juga menutup mobil dinas Penjabat Gubernur Papua dengan spanduk dibagian kaca depan, hingga sempat menghambat Penjabat Gubernur Papua untuk melakukan kunjungan kerja di Palembang. Aksi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk protes, atas ketidakadilan yang dilakukan pemerintah melalui Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua, menurut penilaian dari para pendemo. Sedangkan dalam orasinya, para pendemo menuntut diberlakukannya formasi khusus bagi para peserta tes yang tidak lulus dalam hasil seleksi serta difasilitasi untuk melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua, MRP dan DPRP pada hari Rabu tanggal 26 April 2006. "Kami kecewa dengan hasil keputusan itu karena ada tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tidak diakomodir. Tetapi ada tenaga-tenaga baru yang diperbantukan khusus untuk para pejabat lebih didahulukan. Keponakan Sekda yang baru 6 bulan diterima, sementara kami ini yang sudah kerja belasan sampai puluhan tahun disepelekan. Dimanakah letak keadilan ? Selain itu, dalam pengumumuman hasil seleksi, ada terdapat lulusan yang memiliki nomor dan nama peserta yang berbeda," keluh para pendemo. Sementara itu, Karo Kepegawaian Setda Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buiney, MM yang menerima para pendemo mewakili Gubernur Papua mengatakan, hasil seleksi tes CPNS yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur perekrutan. Kepda ratusan massa Yesaya mengatakan bahwa hasil seleksi tidak hanya dinilai oleh kepoegawaian. Tetapi, diawasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bawasda dan Gubernur Papua. Artinya, proses perekrutan melalui tahap seleksi ketat, tanpa adanya KKN. Terkait dengan tuntutan para pendemo, Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mengakomodir permintaan para pendemo untuk menyediakan formasi khusus bagi para peserta yang tidak lulus. Dirinya justru mengajurkan para pendemo untuk mengikuti tes seleksi CPNS yang akan digelar oleh pemerintah pada bulan Juli 2006 mendatang. Namun, dirinya bersedia untuk menyampaikan aspirasi dan memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur, MRP, DPRP dan Muspida Papua pada hari Rabu mendatang sesuai permintaan para pendemo. Masyarakat Nafri Palang Jalan Sementara itu, di Kampung Nafri Distrik Abepura, masyarakat setempat kembali melakukan aksi pemalangan jalan memprotes hasil penerimaan CPNS Kabupaten Keerom yang tidak memberikan jatah kepada sekitar 20 orang warga Nafri. Akibat dari aksi pemalangan tersebut, menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet dan rutinitas perkantoran di Kabupaten Keerom tidak berjalan dengan baik. Karena, sebagian besar para pegawai yang bekerja di perkantoran Kabupaten Keerom, berdomisili di Kota Jayapura serta ikut terjebak di tengah kemacetan. Pemalangan jalan yang dilakukan oleh para mama-mama (ibu-ibu - red) berlangsung mulai pukul 7 pagi danberakhir disiang hari setelah Bupati Kabupaten Keerom, Celcius Watae melakukan negoisasi dengan para pendemo. Negoisasi sebelumnya dilakukan oleh Sekda Kabupaten Keerom, Drs. I Wayan Sura dan Kapolresta Jayapura, AKBP. Taufik Pribadi. Namun, sayangnya negoisasi tersebut tidak membuahkan hasil karena masyarakat setempat menuntut untuk melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Keerom. Setelah mendapatkan jawaban yang bisa diterima oleh Bupati, para pendemo membubarkan diri dengan ntertib. Namun, mereka berjanji untuk kembali melakukan aksinya apabila Pemerintah Kabupaten Keerom tidak mengakomodir permintaan mereka untuk merekrut 20 warga Nafri menjadi PNS.