Jayapura-Untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si memberikan warning kepada para Kepala Dinas dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, untuk tidak melakukan perjalan keluar daerah tanpa seizin Gubernur. Hal demikian, kata Gubernur, bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung maupun pedesaan yang telah selama 3 bulan terakhir terbengkalai, dapat kembali dijalankan, guna menyentuh kepentingan-kepentingan rakyat yang selama ini belum merasakan pembangunan yang sesungguhnya. "Jadi saya memberikan warning kepada kepala dinas untuk tidak melakukan perjalan keluar daerah selama pembahasan RAPBD Papua TA 2006. Saya juga minta kepada Kepala Dinas, kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting tanpa ijin Gubernur tidak boleh meninggalkan tempat. Karena kita bersama-sama DPRP, baik di tingkat pimpinan dan komisi-komisi sedang betul-betul intensif membahas RAPBD 2006, agar dalam penggunaannya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat banyak ditingkat distrik dan kampung maupun pedesaan," katanya saat diwawancarai wartawan, usai menghadiri kegiatan peringatan HUT ke - 43 Irian kembali ke pangkuan NKRI, pada tanggal 1 Mei 1963, yang digelar di GOR Cendrawasih, Senin (1/5) pagi. Menurut Gubernur, proses pelaksanaan pembahasan RAPBD sampai dengan saat ini, berjalan dengan sangat lancar, akibat adanya saling koordinasi yang baik maupun keterbukaan antara pihak eksekutif dan legislative, saat melakukan penajaman program prioritas. Selain itu, katanya, baik untuk pihak eksekutif maupun pihak legislative dalam pembahasan RAPBD kali ini, sangat komit agar program kerja pada tahun ini, diprioritaskan kepada belanja publik atau kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat di daerah pedesaan maupun perkampungan. Hal itu, terlihat dari penilaian-penilaian yang diberikan oleh Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRP, yang lebih mendahulukan program kerja yang lebih menguntungkan bagi rakyat banyak. " Jadi, pelaksanaan sidang sampai saat ini berjalan lancar, antara kami dengan DPRP bekerja sama sangat erat satu sama lain dan kami sangat terbuka untuk melakukan berbagai penajaman prioritas. Terhadap program kerja yang dibahas, diprioritaskan kepada rakyat banyak. Baik ditingkat Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRP, juga betul-betul sangat terbuka dalam memberikan penilaian terhadap program-program proyek kegiatan, dan lebih mendahulukan kegiatan yang paling menguntungkan bagi rakyat banyak,"akunya. Situmorang menambahkan, dalam APBD TA 2006 yang sementara dibahas, untuk penggunaan dana Otsus akan ditekankan pada pembiayaan belanja publik yang langsung menyentuh kepada masyarakat di daerah pedesaan dan perkampungan melalui program pemberdayaan distrik, dalam bentuk pemberian dana segar (fresh money) yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat dikampung itu. Sedangkan untuk besaran dana yang akan diberikan nantinya, sangat bervariasi. Untuk satu distrik, katanya, berkisar diantara Rp. 500 juta.- Rp. 1 miliar, dan Rp. 50 juta - Rp. 100 juta untuk satu kampung. Untuk pengelolaan dana tersebut, lanjutnya, akan melalui pendampingan oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan merekrut tenaga-tenaga pendamping dari masyarakat local setempat. Para pendamping akan diberikan imbalan yang cukup, untuk mendukung terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bersih, transparan, terkendali, terawasi dan menyentuh kepada masyarakat.**