Jayapura-Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, menegaskan, bantuan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 5 Milyar untuk perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Jayawijaya, sementara diproses mengingat kondisi dan situasi rumah sakit yang semakin memburuk. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua tengah berupaya untuk menyelesaikan utang RSUD Jayawijaya, guna mengefektifkan kembali kegiatan pengobatan di rumah sakit tersebut. "Kita saat ini sedang memproses turunnya bantuan Rp. 5 milyar untuk perbaikan pelayanan di RSUD tersebut. Kita juga sedang berupaya untuk menyelesaikan utang yang melilit rumah sakit itu," katanya kepada wartawan, Rabu (3/5), di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Menurutnya, penanganan yang telah dilakukan Pemprov hingga saat ini, yakni melakukan pencegahan dini dengan menurunkan obat bovver stock, beserta tim dokter, kemudian melaporkan setiap perkembangan kejadian kepada Pemerintah Pusat. "Jadi, sudah ada penanganan disana, bahkan kita sudah membentuk posko pelayanan disana. Sedangkan untuk bantuan dari Pemprov saya tegaskan lagi sementara kita usahakan secepatnya, karena sudah tidak bisa menunggu lama lagi disana," katanya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap menangani utang obat-obatan dan alat laboratorium RSUD Jayawijaya sebesar Rp 1,4 milliar, kepada salah satu perusahaan BUMN PT Kimia Farma. Pemprov juga siap memberikan bantuan dana sebesar Rp. 5 milyar melalui pendanaan gabungan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, guna perbaikan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat di kabupaten tersebut. "Masalah utang di RSUD Jayawijaya akan ditangani oleh Pemprov. Saya juga sudah meninjau RSUD Jayawijaya, jadi memang saya melihat kondisinya kurang manusiawi, dan saya sudah buat satu keputusan bahwa RSUD Jayawijaya harus diperbaiki kualitas pelayanannya, mulai dari sarana, biaya operasional, makanan, obat-obatan, dokter, dan akan ada pendanaan gabungan antara provinsi dengan kabupaten. Disini Provinsi akan memberikan dana Rp. 5 miliar, dan dari kabupaten sendiri diperkirakan sekitar Rp. 10 miliar untuk memperbaiki pelayanan. Jadi nanti tidak ada lagi alasan algi apabila di rumah sakit tidak ada selimut, makanan atau lainnya," kata Situmorangkepada wartawan, beberapa waktu lalu. Sementara ini, kasus muntaber di Wamena sudah mulai mengganas. Dari data terakhir dilaporkan kurang lebih sudah sekitar 800 jiwa di Wamena yang terserang wabah mematikan ini. Dengan jumlah pasien sebanyak itu, pelayanan oleh pihak rumah sakit kepada pasien tidak akan maksimal. Karena menurut Direktur RSUD Jayawijaya, dr. Viviana Maharani Prodotokoesomo, tenaga medis dan dokter umum yang ada saat ini sangat terbatas dan tidak dokter spesialis sudah tidak ada. Hal ini tentunya, sangat memprihatinkan. Dengan kondisi yang seperti ini, seharusnya Pemerintah Provinsi Papua jangan hanya mengumbar janji untuk memberikan bantuan atau menyelesaikan kemelut yang dialami RSUD Jayawijaya. Masalah ini harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah, karena telah menjurus kepada penyakit yang mematikan. Saat ini telah tercatat sudah sekitar 153 jiwa telah meninggal dunia akibat tertular penyakit mematikan tersebut. Bantuan yang sebelumnya dijanjikan Gubernur, sebenarnya kapan akan diturunkan, karena apabila dibiarkan berlurut-larut, maka akan lebih memperburuk kondisi daerah Wamena.**