Jayapura-Negara-negara donor melalui UNDP, mencanangkan program pemberdayaan distrik di Papua dengan tujuan, sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat asli Papua. Pencanangan program tersebut, rencananya dimulai pada tahun 2006 ini, dengan target kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Program tersebut, diperuntukan bagi 8 kabupaten dan masing-masing kabupaten hanya diambil perwakilan 2 distrik yang memenuhi kriteria untuk diberdayakan. Kegiatan kemanusiaan ini sebelumnya telah melalui analisis UNDP dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Daerah dan DPRD. Sekertaris BP3D Provinsi Papua, Dr. Zakarias Giay, SKM, M.Kes, MM, mengatakan, proses pembahasan dengan pihak UNDP terkait dengan pencanangan program pemberdayaan distrik melalui program UNDP saat ini, tengah pada tahap meminta persetujuan Gubernur terhadap wilayah 16 wilayah distrik dari 8 kabupaten yang dipilih untuk mendapatkan pemberdayaan. "Jadi proses pembahasan ini sudah hampir masuk tahap final, kita sudah memilih sebanyak 2 perwakilan distrik dari 8 kabupaten perwakilan, yang nantinya menjadi target pemberdayaan oleh UNDP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui BP3D Papua. Sedangkan untuk proses penentuannya berdasarkan kriteria-kriteria yang dipilih dalam rapat kemarin," katanya saat diwawancarai wartawan, Rabu (3/5), di ruang kerjanya. Giay mencontohkan, untuk setiap kabupaten yang akan dipilih menjadi kabupaten perwakilan, sebelumnya dipilih menurut unsur wilayah adat keterwakilan di daerah Pegunungan Tengah, Selatan Papua, Teluk Cendrawawih, dan Kepala Burung. Sedangkan kegiatan yang akan berjalan nantinya, kata Giay, berupa pemberian bantuan dana kepada pihak distrik, yang nantinya akan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. "Jadi, program kegiatan ini dalam bentuk pemberian dana kepada distrik yang dananya akan dikelola oleh masyarakat setempat," katanya. Program ini, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas dan kemandirian bagi masyarakat, untuk dapat berkarya, bekerja dan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi di Papua, lambat-laun dapat dihilangkan. "Intinya program ini berupa penguatan kapasitas bagi masyarakat di tingkat distrik agar dapat hidup mandiri," katanya. Dijelaskannya, awal mula munculnya program pemberdayaan distrik ini, yang diprakarsai oleh negara-negara pendonor melalui UNDP, akibat adanya hal mendasar yang dilihat di Papua, bahwa adanya kelemahan yang luar biasa, yang dialami oleh masyarakat di tingkat distrik. Dengan kata lain, adanya kesenjangan dibidang pendidikan, diantara orang asli Papua dan pendatang. Namun demikian, kata Giay, diharapkan kepada 16 distrik dari 8 kabupaten yang terpilih untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan memanfaatkan momentum ini sebagai upaya untuk membangun diwilayahnya. Karena apabila program tersebut dinilai berhasil, lanjutnya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami perluasan program hingga menjangkau keseluruh distrik di Provinsi Papua. "Saya harap agar momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 16 perwakilan distrik yang dipilih dari 8 kabupaten untuk menerima dana pemberdayaan distrik ini. Karena apabila program ini berhasil, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi perluasan program, hingga nantinya akan menjangkau seluruh distrik di Papua, kedepan,"tuturnya berharap.**