Jayapura-Pengalokasian anggaran Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006, yang kini telah masuk pada Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebesar Rp. 5 milyar. Alokasi dana tersebut, sebelumnya diusulkan sebesar Rp. 30 milyar, hingga mendapat penyesuaian dana, sesuai kebutuhan daerah oleh Panitia Anggaran untuk kemudian dibahas pada Sidang Paripurna dewan. Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua, Drs. Kaleb Worobay, kepada wartawan mengatakan, pengalokasian anggaran TA 2006 pada Dinas Koperasi danusaha Kecil, dititikberatkan pada penguatan koperasi yang berkualitas, penguatan wirausaha baru, serta melakukan penguatan modal usaha. Prioritas program juga, dilakukan untuk penguatan koperasi-koperasi yang melaksanakan komoditi-komoditi unggulan, guna difasilitasi oleh pihak dinas, dalam mengakses komoditi-komoditi yang akan dihasilkan koperasi pengusaha, seperti teripang, rumput laut untuk daerah pesisir, serta kopi dan kakao untuk daerah pegunungan. Kemudian ada program lainnya dalam bentuk bantuan dan pembinaan SDM serta pendampingan kepada koperasi-koperasi yang difasilitasi oleh dinas koperasi. Menurut Kaleb, ditahun 2006 ini, dinas koperasi juga tengah mengembangkan dan berupaya mendorong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di seluruh Papua. Sebelumnya, kata Kaleb, dinas koprasi telah memberikan dana bantuan kepada sekitar 30 KSP di Papua, yang saat sementara ini, masih dalam pemantauan dan pengawasan, guna mendorong KSP tersebut, mengalami kemajuan dan perkembangan usaha "Jadi, kami terkonsentrasi untuk memberikan bantuan maupun penguatan modal usaha pada koperasi. Bantuan yang diberikan kepada satu koperasi sekitar Rp. 100 juta. Sedangkan dana bantuan dari kementerian koperasi (melalui dana Dekon) itu sebesar Rp. 1 milyar, namun untuk koperasi agro bisnis. Selain itu, dalam pemberian pinjaman koperasi, dinas koperasi menekankan untuk memberikan bunga pinjaman yang lunak kepada masyarakat dan itu dilaksanakan oleh mereka. Bunga yang diberikan itu diantara 2-3 persen, kemudian ada juga yang sampai 6 persen, dan akses pinjaman yang diberikan kepada masyarakat cukup mudah," paparnya. Menjawab bisnis, tentang besaran dana APBN Dinas Koperasi TA 2006, kata Kaleb, telah turun sebesar Rp. 6 milyar. Anggaran itu, lanjutnya, diprioritaskan untuk mendukung program penguatan koperasi di Papua, menuju koperasi yang berkulitas, Kemudian, untuk sasaran lainnya dititikberatkan pada pengembangan usaha wirausaha baru. "Untuk tahun hingga kedepan, kami akan berupaya untuk mendorong semangat para wirausaha yang baru, untuk kita kembangtumbuhkan di kabupaten/kota kedepan. Hal ini bertujuan untuk memacu perekonomian daerah, karena terciptanya lapangan kerja. Dengan kata lain, kita harus dorong mereka untuk bagaimana dengan potensi yang dia miliki dia, bisa mengangkses potensi itu sehingga memberi manfaat pada dirnya sendiri dan orang lain," ujar Kaleb.**