Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Sitrumorang, M.Si membantah, alokasi penggunaan dana Otsus, berat sebelah atau lebih condong kepada pembiayaan belanja aparatur. Gubernur menilai, tudingan tersebut perlu diklarifikasi, karena sebagian besar pembiayaan aparatur, digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat di daerah pedalaman, seperti pembayaran gaji dokter PTT di daerah pedalaman yang dibiayai dari dana Otsus. "Mengenai tudingan bahwa pengalokasian dana Otsus lebih condong pada pembiayaan belanja aparatur, itu harus kita klarifikasi dulu, karena jangan hanya dilihat belanja aparatur, tetapi apa tidak boleh, misalnya kita membayar gaji dokter PTT yang bertugas melayani mansyarakat didaerah dipedalaman. Itu kan namanya belanja aparatur, tapi dibiayai dari dana Otsus, dan ini tentunya sangat diperlukan supaya kesehatan masyarakat terjamin, baik dari preventif maupun represifnya," ucap Situmorang kepada wartawan, kemarin. Situmorang mengatakan, pihak eksekutif sebelum menggelar sidang bersama-sama dengan legislative, sebelumnya telah melakukan koordinasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Papua, dengan satu kesepakatan agar penggunaan dana Otsus ditahun ini hanrus langsung menyentuh kepada masyarakat asli Papua, khususnya bagi masyarakat dipedesaan maupun perkampungan. Selain itu, dalam penyusunan alokasi anggaran dana Otsus, eksekutif telah melakukan efisiensi-efisiensi dan berbagai perbaikan, penyempurnaan, pengalihan maupun pemangkasan biaya perjalanan, dan akan diimplementasikan serta diawasi oleh dewan. "Makanya saya katakan dewan akan selalu melakukan pengawasan berlapis terhadap eksekutif. Bayangkan saja baru APBD sudah diawasi, apalagi dalam tahap perubahan nanti akan ada pengawasan, kemudian dalam tahap perhitungan anggaran lagi nanti akan ada pengawasan. Jadi walaupun kita mitra sejajar tapi, DPRP punya fungsi untuk mengawasi kita (eksekutif - red), dan kita tentunya harus taat asas," ujarnya. Menjawab wartawan terkait dengan biaya operasional maupun biaya perjalanan Gubernur yang mencapai milayaran rupiah pertahunnya, kata Situmorang, "sangat bisa dimaklumi bahwa biaya perjalanan dengan faktor geografis di Papua yang begitu sulit tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Ya, tidak mungkin kan Gubernur ke pedalaman jalan kaki. Selain itu, gaktor biaya trasnportasi di Papua yang tinggi, juga menjadi factornya," paparnya. Ketika ditanya wartawan terkait dengan besaran dana kesehatan Gubernur yang mencapai ratusan juta pertahuan, katanya, "ya itukan baru plafon, dan plafon ini belum tentu dihabiskan dan hanya ada sesuai kebutuhan. Kalau tidak sakit masa kita harus berobat," cetusnya. Menurutnya, RAPBD Papua TA 2006, yang sementara ini masih dalam pembahasan, tentunya baru bersifat plafon. Disamping itu, plafon anggaran RAPBD Papua masih akan mendapat pengujian dari Mendagri terkait dengan standar harga yang ditetapkan dalam pembahasan. Sehingga jelas tentunya, untuk dana-dana yang dinilai tidak memenuhi standar akan dipangkas. Namun, yang terpenting dari semua ini, lanjutnya, baik pihak eksekutif maupun legislative, di Papua sangat komit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mansyarakat. Karena, masyarakat di daerah pedalaman maupun pedesaan sudah lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah "Jadi yang jelas, RAPBD ini nantinya masih diuji lagi di Mendagri, jadi kalau toh disini lolos disana dicek lagi standar harganya apa benar atau tidak. Sedangkan yang tidak memenuhi standar harga tentunya dipangkas. Ya dapat dikatakan dalam proses pengesahan RAPBD masih akan mendapatkan pengawasan berlapislah, oleh masyarakat DPRP, Mendagri, dan UU. Dan yang terpenting dalam pembahasan kali ini kami punya niat dan rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat," ucapnya yakin.**+