Jayapura-Di Tahun Anggaran 2006 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota. Pemerataan ini, bertujuan menyamaratakan pelaksanaan pembangunan infrastruiktur, baik jalan, jembatan dan lainnya, guna menunjang terhubungnya seluruh wilayah di Papua. Untuk mendukung terwujudnya program itu, Pemprov memandang perlu adanya komitmen bersama serta perencanaan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek pemerataan antar wilayah dan kerja sama yang baik dari semua pihak, untuk kelancaran pelaksanaannya. Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang, mengatakan hal itu kepada wartawan kemarin. Dijelaskan Situmorang, bersamaan dengan pemerataan pembangunan infratsruktur di seluruh Papua, Pemprov telah memberikan respon terhadap pertanyaan dewan pada Sidang Paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2006, yang diantara lainnya adalah penanganan ruas jalan Arso - Waris - Senggi - Tengon, yang rusak berat sepanjang 67 titik akibat bencana alam banjir. Pemprov juga telah mengalokasikan biaya penanganan sebesar Rp. 20,7 milyar dan telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada 21 April 2006 lalu atas dasar surat Bupati Keerom serta surat bencana alam dari Gubernur Papua. Sehingga DPR Papua perlu untuk segera menangani maupun mendahului penetapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penanganan jalan strategis Nimbotong - Taja - Lereh, yang rusak berat. "Jadi memperhatikan hasil rapat koordinasi pihak eksekutif dengan komisi D tanggal 8 Mei 2006, pihak kami sepakat untuk segera diajukan surat kepada PT. You Lim Sari agar menyerahkan secara administrasi asset jalan tersebut kepada pemerintah, sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor : 601/Menhut - VI/2003 tanggal 19 November 2003 perihal pemberitahuan berakhirnya masa konsesi," paparnya. Dikatakan, Pemprov sependapat dengan legislative terkait dengan penanganan jembatan gantung di Wesaput Wamena. Pihak eksekutif sepakat untuk dilakukan perbaikan pada tahun 2006 dengan mengoptimalisasikan dana yang ada pada Subdin Binamarga, dan melakukan perencanaan untuk pembangunan jembatan permanen, dengan alasan jaringan jalan tersebut, sangat strategis menghubungkan Wamena dengan Kecamatan Kurima Kabupaten Yahukimo. "Berkenaan dengan program lanjutan agar dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2006, pihak eksekutif pada prinsipnya setuju dengan saran dewan. Kami juga sependapat dengan dewan, bahwa dalam penanganan jaringan jalan strategis tidak hanya mengacu pada 11 ruas jalan strategis saja, tetapi juga jaringan jalan strategis yang mendukung pengembangan wilayah kabupaten hasil pemekaran dan kawasan sentra produksi," papar Situmorang. Menurutnya, saran dewan untuk melakukan pemeliharaan jalan yang kontinyu, dalam upaya memberikan dukungan terhadap program pemerataan pembangunan di seluruh Papua, adalah merupakan pandangan yang baik dan sejalan dengan eksekutif, karena hal itu menjadi prioritas utama agar jalan tetap dapat berfungsi dan dinikmati oleh masyarakat. Menurut Situmorang, penataan lingkungan pemukiman bagi masyarakat asli Papua dalam program ini pun harus menjadi prioritas, agar sejalan dengan kebijakan untuk penanganan bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota dari sumber dana masing-masing secara terpadu. Ditambahkan, dalam pengimplementasian program ini, diharapkan agar dalam pelaksanaanya, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga rencana pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota se-Papua dapat berjalan dengan baik, terarah dan tepat sasaran.**