Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah kabupaten, yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama beberapa tahun berturut-turut.

Kendati demikian, BPK berharap Pemprov Papua dapat mendorong pemerintah kabupaten untuk menurunkan angka kemiskinan yang kini mencapai angka 27,6 persen pada 2017 lalu.

“Sebab seorang kepala daerah yang baru dilantik sejatinya hal pertama yang harus diperhatikan adalah menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.”

“Misalnya sewaktu dilantik angka kemiskinan 1.000, trus lima tahun menjabat justru naik 2.000. Itu berarti dia (kepala daerah) gagal. Walau mungkin di mata politik, dia bisa kembali terpilih jadi bupati atau walikota,” tegasnya Anggota VI BPK RI, Harry Ashar Asiz di Jayapura, pekan lalu.

Menurutnya, kepala daerah, para pimpinan DPRD serta segenap jajaran instansi pemerintah, agar dalam mengelola keuangan daerah tak hanya mengejar opini WTP. Tetapi benar-benar mengelola keuangan daerah yang ada untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat.

Sebab tolak ukur pengelolaan keuangan bebas dari salah saji material adalah WTP, Namun hal itu meski penting, namun belum cukup.

“Karena walaupun ukurannya mampu menunjukkan apakah pengelolaan keuangan suatu entitas telah bebas dari salah saji maaterial, namun apakah kinerja mereka sudah benar-benar dikelola untuk mensejahterakan rakyat?" katanya.

Dia katakan, pengelolaan keuangan tidak hanya bermuara pada bebas dari salah saji material, tetapi juga harus bisa mensejahterakan rakyat, dimana indikatornya, yakni kemiskinan dan pengangguran berkurang, gini ratio tidak melebar dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal capaian pada kesempatan itu, berharap bupati dan walikota dapat melaksanakan dengan maksimal arahan BPK. Seban jangan sampai sibuk membangun namun IPM-nya tak naik, bahkan kemiskinan cenderung meningkat.

“Sebab provinsi papua itu wakil pemerintah pusat, dimana kami tidak mengelola wilayah dan rakyat. Bupati dan walikota lah yang punya tugas itu, makanya kita ajak ayo, pakai kesempatan yang ada ini untuk memperbaiki kemiskinan, IPM dan hal terkait lainnya,” pungkas ia.