Jayapura - Seiring dengan telah diserahkannya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006, ternyata hingga sampai dengan saat ini, masih ada sekitar 5 intansi Pemerintah Provinsi Papua yang belum 100 persen memasukan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) program kerja instansi untuk tahun anggaran ini.
Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang mengaku, lima instansi yang belum memasukan RASK diantaranya, yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua, yang hingga saat ini belum seluruhnya memasukan RASK.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh adanya penambahan pergeseran dari rasionalisasi dana. ?Jadi, yang belum memasukan RASK itu ada sekitar lebih kurang 5 instansi dan itupun kecil-kecil, dalam arti dari 100 persen komponen RASK, mungkin hanya 5 persen yang belum selesai dan itu hanya masalah internal eksekutif. Kelima instansi itu, diantaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Disnaker, akibat adanya salah satu hasil koreksi yang disebabkan oleh penambahan penggeseran dari rasionalisasi dana, contohnya untuk pelatihan buruh-buruh pelabuhan,? ujarnya, kepada wartawan kemarin.
Situmorang memastikan, keterlambatan penyampaian RASK ini, tidak akan mengganggu program kerja yang telah dicanangkan oleh instansi-instansi tersebut. Karena, setelah dilakukan penyerahan ini, maka proyek pekerjaan lainnya yang harus dikerjakan, akan dapat segera dijalankan. Selain itu, dirinya yakin bahwa dalam jangka waktu dua hari, kedepan penyampaian RASK oleh kelima instansi ini dapat segera rampung, dan upaya ini akan terus kita dorong untuk kelancaran program kerja yang dicanangkan.
Gubernur dalam kesempatan tersebut merasa optimis bahwa pelaksanaan proyek pekerjaan sesuai dengan program kerja yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun anggaran ini, dapat dilaksanakan secara efektif dan intensif, walaupun hanya dalam menyisakan waktu pengerjaan selama 6 bulan. Karena yang terpenting, lanjutnya, pelaksanaan program kerja ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat, sehingga dalam proses pengerjaannya dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terarah sesuai dengan harapan.
?Dengan adanya kerja sama dari semua pihak, saya yakin dalam 6 bulan ini bisa intensif pengerjaannya, ya termasuk juga masalah pembangunan di distrik dan pedesaan yang menjadi salah satu prioritas kita. Kami juga tidak akan menunda-nunda pekerjaan dan yang jelas kami berharap agar ada dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan kedepan dapat berjalan sesuai dengan harapan,? tuturnya.**