Jayapura-Pemda Provinsi Papua akan mencari solusi terbaik, soal adanya temuan di tiga Kantor Cabang Irian Bhakti Papua, yakni Kantor Cabang Wamena, Kantor Cabang Jayapura dan Kantor Cabang Nabire, yang terindikasi mark up, melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) tahun 2003 dan tahun 2004. Selain mencari solusi, Pemprov Papua dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan penyaluran beras PNS didaerah pedalaman, agar tidak terjadi mark up dan keterlambatan penyaluran beras. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, mengatakan hal itu kepada wartawan, Senin (10/7) kemarin, di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Menurutnya, dengan adanya temuan itu, Pemprov tetap berupaya mencarikan jalan keluar terbaik sebagai penyelesaiannya, mengingat status perusahaan penyalur beras itu ada Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disamping itu, walaupun ditemukannya indikasi mark up di ketiga kantor cabang itu, Sekda, tetap berharap agar proses penyaluran beras PNS di daerah pedalaman tidak mengalami masalah ataupun terhambat. Ketika ditanya wartawan, apakah Pemprov akan melakukan reshuflle kepada ketiga kantor cabang yang terindikasi mark up, kata Sekda, ?keputusan itu merupakan kewenangan Gubernur Papua, namun kita tetap mencarikan jalan keluar,? ujarnya. Ia juga mengatakan kemungkinan reshuffle terhadap ketiga pimpinan kantor cabang tersebut akan dilakukan pemutasian guna memperbaiki kinerja penyaluran beras PNS di daerah pedalaman, kedepan. ?Jadi, nanti kita lihat, karena kalau sampai ada temuan semacam itu, ya kita lakukan mutasi tiga kantor cabang tersebut,? akunya.**