BP3D : Kebutuhan Belanja Pembangunan Tahun 2007 Rp. 2 Trilyun Lebih. Jayapura-Hasil pembahasan program kerja penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 maupun penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Papua Tahun Anggaran 2007, disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.313.812.263.000,- dengan jumlah program sebanyak 711 dan kegiatan sebanyak 2.530. Angka yang dihasilkan ini, sebelumnya melalui usulan pembiayaan sebesar Rp. 94.402.148.714.432,- dengan 810 jumlah program dan 4.491 kegiatan. Hasil pembahasan ini, dinilai mengalami peningkatan, karena pembiayaan pembangunan di tahun 2007 mencapai angka Rp. 2 trilyun lebih. Selain itu, pembiayaan pembangunan di tahun 2007, akan disokong oleh kegiatan pembangunan berjalan di tahun 2006, yang angkanya mencapai sekitar Rp. 1 trilyun lebih. Sekertaris BP3D Provinsi Papua, Dr. Zakarias Giay, mengatakan hal itu, kepada wartawan, Sabtu pekan lalu, di ruang kerjanya. Dirincikan, program usulan dalam Musrenbangda, di bagi dalam 3 bidang program kerja, yakni bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, dan bidang social budaya. Dalam tiga bidang ini, lanjutnya, telah mengakomodir seluruh sector pembangunan, termasuk 4 program prioritas Otonomi Khusus (Otsus), yaitu Pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Menurut Giay, angka yang dihasilkan ini, telah melalui rumusan hasil pembahasan dalam Musrenbangda bersama dengan Bupati/Walikota se-Papua, yang digelar selama dua hari di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Hasil ini, katanya, akan menjadi acuan dalam penyusunan RPKD dan RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2007 mendatang. ?Jadi, hasil ini nantinya akan menjadi acuan bagi kita Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD dan RAPBD Papua Tahun anggaran 2007,? ucapnya. Diakui hasil pembiayaan pembangunan di tahun 2006, sesuai hasil keputusan dalam Musrenbangda Papua tahun 2006, mengalami peningkatan pembelanjaan, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga demikian, diharapkan agar pembukaan isolasi wilayah pedalaman dapat segera di percepat, sehingga perekonomian daerah dapat bertumbuh dan masyarakat dapat disejahterakan.**