Peringatan 50 tahun masuknya Injil di Lembah Agung Jayawijaya, Selasa (20/4) membawa pesan positif terhadap pembagunan di wilayah Pengunungan, seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia. Dimana dalam kesempatan itu dari 11 denominasi gereja di wilayah tersebut menyampaikan pernyataan (tekad) terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut kepada pemerintah provinsi Papua. Pernyataan 11 denominasi gereja di Jayawijaya di sampiakan kepada pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua. Drh. Costan Karma dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua, Pascalis Kosai melalui perwakilannya Pdt. Socrates Nyoman. Turut dalam rombongan Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma dan Ny. Regina Karma yaitu Kepala Dinas Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua, Fred Menufandu,SH, Kakanwil Agama Provinsi Papua, Melkias Mayor, A.Ma, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Swakaswara dan Wakil kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs James Modow, serta Wakil DPRD Provinsi Papua, Pascalis Kosai. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Indonesia, Pdt Socrates Nyoman kepada PAPUA POST mengatakan, pernyataan 11 denominasi gereja yang disampikan kepada pemerintah adalah berupa dorongan agar pemerintah pemerintah membangun kabupaten Jayawijaya dan kabupaten sekitar daerah pengunungan dari segi Injil. Injil harus dijadikan suatu landasan (pundasi) yang kuat sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan di kabupaten tersebut berjalan dengan baik. Sebab menurutnya, bahwa keberhasilan pembangunan dapat dicapai di daerah pengunungan ini, dapat dilihat dari masa lalu dimana disaat pembangunan itu didasarkan pada Injil, perkembangan pembangunan sangat kelihatan perkembangannya, tetapi diwaktu belakangan ini dimana saat Injil ditinggalkan pembangunan di Jayawijaya sudah tidak menentu arahnya, dimana terjadi pemalangan di sana-sini. "Oleh sebab itu maka dalam rangka pembangunan kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Peng. Bintang dan Puncak Jaya harus di daarkan pada Injil Yesus, tidak bisa dengan landasan lain," katanya. Lebih jauh, Nyoman mengatakan, dengan ditinggalkannya landasan pembangunan Injil maka nilai keamanan, kedamaian, keadilan sepertinya tidak ada. Bahkan orang-orang yang berada di birokrsi pemerintahan sudah tidak lagi melihat nilai-nilai yang di bawa Injil, sehingga mereka tidak takut akan Tuhan dan saat itulah terjadi mereka tidak lagi bekerja secara jujur dan benar serta adil. " Pejabat-pejabat yang ada ini sudah menjadi pencuri uang rakyat, mereka mempunyai rumah mewah, banyak mobil, sementara kondisi masyarakatnya tidak diperhatikan," ujarnya. Hal-hal seperti ini pihak gereja tidak pernah kompromi terhadap pencurian, penipuan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi. Oleh sebab itu sudah menjadi komitmen 11 Denominasi gereja yang ada di wilayah Pengunungan tidak akan mentolerir kondisi seperti itu. " Walaupun pemerintah membawa uang ratusan juta untuk menutup mulut kami ( denominasi gereja-Red), tetapi kami tidak akan pernah tertarik dan diam, Kami tidak bisa dibendung dengan apapun dalam hal seperti itu," tegasnya. Menurutnya, yang dikehendaki oleh denominasi gereja adalah merobah perilaku orang-orang yang ada di birokrasi pemerintahan agar mengembalikan nilai-nilai Injili yang telah di bawa oleh missionaries yaitu nilai kebenaran, kejujuran, demokrasi. "Disaat missionaries Ottow dan Geissler, tiba di Tanah Papua (Mansinam), mereka mengatakan ; ..."di dalam nama Tuhan Yesus kami injak tanah ini, dan didalam nama Tuhan Yesus kami berkati tanah ini" bahkan setelah itu mereka berkata : " bahwa siapa yang bekerja dengan jujur dan benar di tanah ini, ia akan mendapat satu tanda heran ke tanda heran yang lain". Bagi siapa yang tidak bekerja dengan benar dan jujur maka ia akan mendapat murka dan malapetaka dari Allah hingga turun-temurun," tambanya. Dan hal ini sudah terjadi kepada beberapa pejabat yang melanggar, maka oleh sebab itu pendekatan pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua ini haruslah melalui pendekatan Injil.