Pemerintah Provinsi Papua mengimbau tujuh dari 11 kabupaten di bumi cenderawasih untuk segera menetapkan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di wilayahnya.

Penegasan ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Senin (27/1/2020).

“Ada informasi dari 11 kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak di Papua, sebanyak tujuh diantaranya belum melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengamanan”. 

“Untuk itu saya minta hal ini segera dilakukan. Sehingga pentahapan Pilkada tidak mengalami kendala di masa mendatang dan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” harap Doren.

Doren yang beberapa kali ditunjuk sebagai penjabat bupati menilai sebenarnya tak sulit bagi seorang kepala daerah untuk menyiapkan anggaran Pilkada. Apalagi hal itu sudah menjadi tugas utama seorang kepala daerah dalam upaya mensukseskan agenda nasional tersebut.

“Saya mantan (penjabat) bupati beberapa kali dan saya lihat sebenarnya tidak sulit. Tinggal kita menganggarkan saja, sebab tugas pokok utama para kepala daerah saat tahun Pilkada adalah menyiapkan anggaran untuk mendukung iven tersebut,” terang ia.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengimbau tujuh dari 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020, agar segera menandatangani NPHD pengamanan dengan pihak kepolisian setempat.

Sementara 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menyelenggarakanpilkada serentak pada 2020 yakni Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digul, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.