Pemerintah Provinsi Papua angkat bicara terkait konflik di Kabupaten Intan Jaya yang melibatkan aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut Asisten Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Sekda Papua Doren Wakerkwa, untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut, pemda setempat dan aparat keamanan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh gereja, agama, adat, para kepala suku maupun pemuda.

“Contohnya saya sebagai mantan camat, saya sering menghadapi masalah seperti ini. Tapi kalau kita pemerintah bersama TNI/Polri kompak menjalin kebersamaan dengan para tokoh maka pasti masalah bisa diselesaikan,” ujar Asisten di Jayapura, selasa.

Doren juga menyoroti keberadaan Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni yang kerap meninggalkan tempat tugas.  

Padahal, mestinya seorang pimpinan daerah memberikan kepastian keamanan kepada masyarakat bersama pihak TNI/Polri.

Diketahui, saat ini di Intan Jaya, mengalami krisis kepemimpinan pasca pilkada 2017 lalu. Meski Natalis Tabuni telah dilantik sebagai Bupati Intan Jaya untuk periode kedua, namun keberadaannya tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. 

Terutama masyarakat pendukung calon bupati yang kalah yang mendiami Kota Sugapa, sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya. 

Kondisi ini pula yang menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, lantaran Bupati kabarnya lebih banyak berkantor di Nabire.

Dilain pihak, konflik TNI/Polri dengan KKB ikut memperkeruh situasi di wilayah itu. Oleh karena itu, Doren mengharapkan para bupati dibantu TNI/Polri dapat segera turun ke masyarakat menggelar dialog, mencari solusi penyelesaian dan mengamankan seluruh masyarakat Intan Jaya.