Silahturahmi perdana antara Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dengan para pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, pada hari Kamis (3/8)cukup berkesan.
Dalam pertemuan yang digelar di sasana Krida Kantor Gubernur, Dok II Jayapura, mantan Duta Besar yang sekaligus pernah menjabat sebagai Gubernur Papua era tahun 80 – an itu, langsung menunjukan kelasnya dengan memberikan Pekerjaan Rumah atau PR, kepada para pejabat Eselon II, III, dan IV yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penilaian dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian PR oleh Gubernur Barnabas Suebu berkisar diseputar masalah kemiskinan yang melanda masyarakat Papua, khususnya masyarakat di daerah pedalaman, perkampungan maupun di pedesaan.
Gubernur Suebu kemarin memberikan 2 PR kepada para pejabat Eselon II, III dan IV yang harus segera dimasukan jawabannya dalam tempo 3 hari. Pertanyaan pertama yang
diberikan yakni, “mengapa masih ada kemiskinan di Papua ? padahal Papua daerah yang kaya akan SDM, punya kekuasaan (UU Otsus)”. Sedangkan pertanyaan kedua, yakni “hal baik apa yang dapat dilakukan oleh para pejabat sesuai fungsi tugas dan jabatannya masing-masing dalam membantu masyarakat miskin di Papua”.
Khusus untuk para Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Gubernur Suebu juga memberikan PR tambahan, yakni tugas untuk memasukan konsep program kerjanya, masing-masing sebanyak 3 lembar tulisan dan harus dimasukan dalam tempo 1 minggu.
Pemberian PR oleh Gubernur didasari atas kinerja birokrasi yang dinilai lamban dalam menangani masalah kemiskinan di Papua. Menurut Gubernur, total belanja Provinsi Papua
untuk tahun 2006 mencapai Rp. 12 trilyun. Disamping itu, Provinsi Papua mempunyai kekuasaan UU Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan dana yang besar.
Disisi lain, Gubernur melihat bahwa sumber daya alam maupun kekayaan alam di Papua, tidaklah terukur nilainya. Dan boleh dibilang bahwa Papua merupakan salah satu daerah
terkaya di Indonesia, dengan hasil hutannya (kayu merbau), hasil tambang (emas, tembaga, dll), hasil perkebunan (kakao, buah merah) dan hasil kerajinan lainnya, namun
Papua masih tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin tertinggi.
“Menandai pemerintahan yang bersih, baik pemerintahan yang melayani rakyat. Mulai pagi ini semua yang ada disini dan lainnya yang tidak sempat hadir, saya berikan PR yang
harus diselesaikan dalam waktu 3 hari. Kata kuncinya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang melayani masyarakat,” ujar Gubernur.
Terlihat dari paparan arahannya, Gubernur Suebu, sangat komit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di daerah pedalaman, perkampungan maupun daerah pedesaan serta wilayah terisolasi.
Gubernur yang satu ini sepertinya sangat selektif dan tidak mau “asal-asalan” memilih para pelaksana tugas maupun aparat dibawahnya yang tidak terpanggil untuk melayani masyarakat. Dirinya menginginkan agar para pelaksa tugas dibawahnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar benar-benar melayani masyarakat dan tidak menggunakan tugas maupun kewenangannya hany demi kepentingan pribadi ataupun golongan.
Untuk itu, melalui PR yang diberikannya, telah nampak bahwa Gubernur mau menilai siapa-siapa saja yang pantas untuk dipertahankan dan siapa-siapa saja yang perlu
direshufle, guna terwujudnya visi dan misi yang dicanangkan Gubernur saat kampanye beberapa waktu lalu.
“Saya punya 4 agenda didalam buku visi dan misi dalam melayani masyarakat. buku itu dicetak sebanyak 100 ribuan eksemplar dan dibagikan keseluruh kampung-kampung, dan itu bukan hanya sebuah janji-janji semata, tapi saya akan lakukan itu semua,” ujar Suebu yakin.