Pengajuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana keamanan oleh pihak TNI/Polri mulai kini dilakukan secara terpisah. Hal itu sebagaimana hasil rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2020 pada 11 kabupaten di Papua, Senin (16/3/2020).

“Kali ini NPHD untuk keamanan terpisah antara TNI dan Polri kita pisahkan,” terang Sekda Papua Hery Dosinaen usai rapat tersebut.

Secara umum Sekda katakan NPHD keamanan masih belum seluruhnya terealisasi. Oleh karena itu, Pemprov Papua dalam waktu dekat akan menerbitkan instruksi melalui radiogram gubernur, yang mendorong penuntasan dana keamanan Pilkada 11 kabupaten. 

“Yang pasti dari KPU provinsi dan Bawaslu bersama kami Pemprov Papua akan selalu memantau dan memonitor perkembangan di setiap kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada”. 

“Sebab kita mendorong supaya pelaksanaan Pilkada serentak di 11 kabupaten ini bisa terselenggara dengan aman dan lancar,” harapnya.

Ketua KPU Papua Theodorus Kossay memastikan anggaran Pilkada untuk 11 kabupaten sudah ditransfer pemda setempat. 

Sementara untuk KPU kabupaten yang para komisionernya dipecat DKPP karena tersangkut masalah hukum, pastikan segera dilantika dalam waktu dekat.

“Untuk dana Pilkada sudah di transfer dari rekening pemda ke KPU setempat. Hanya untuk dana keamanan belum semuanya. Tapi untungnya dari tingkat penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu sudah selesai”.

“Sementara untuk KPU Keerom dan Intan Jaya yang beberapa komisionernya dipecat DKPP, dalam waktu dekat segera dilantik. Paling lambat dua pekan depan. Sebab nama-nama sudah diambil dari daftar tunggu. Bahkan sudah di klarifikasi KPU RI apakah terlibat di partai atau tidak, prosesnya sudah selesai tinggal lantik,” tuntasnya.