Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar hubungan kerjasama kehumasan antar lembaga dapat terus ditingkatkan, mengingat tantangan dan tuntutan tugas kedepan yang semakin meningkat serta kompleks.
Hal disampaikan Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsye Penina Rumbekwan dalam kegiatan pengembangan hubungan kerjasama kehumasan, Senin (7/12/2020), di Jayapura.
Menurut Gubernur, kerja sama antar lembaga kehumasan sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Dilain pihak, dapat menciptakan karakter yang tangguh dan berkualitas antar personel masing-masing lembaga kehumasan.
Oleh karenanya, Gubernur menyambut baik kegiatan pengembangan hubungan kerjasama kehumasan tingkat provinsi tersebut. Sebab SDH aparatur humas perlu ditopang melalui penguatan kapasitas serta akses perluasan yang dilakukan dalam upaya mendukung perannya.
“Sehingga respon terhadap berbagai situasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diantisipasi dengan baik agar berbagai program kegiatan maupun kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik”.
“Namun, tugas yang dilakukan aparatur humas memiliki tanggungjawab yang besar di era pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir. Karenanya pemerintah menyambut baik serta memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya mensinergikan berbagai program dan kegiatan kehumasan dilingkup pemerintah provinsi Papua,” tandas ia.
Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH, Perwikilan dari Kodam XVII Cenderawasih, Danlantamal X Jayapura serta para wartawan di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Kegiatan hubungan kerjasama kehumasan itu mengangkat tema, “Membangun Hubungan Kerjasama Kehumasan di Era Transparansi Pada Masa Pendemi Covid-19 menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan tahun 2020”.
“Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan kehomarmonisan diantara media maupun lembaga kehumasan lainya”.
“Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Papua dapat terakses hingga ke masyarakat sebagai alat control terhadap situasi yang terjadi, guna meningkatkan berbagai program pembangunan yang tengah dilakukan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua,” terang Ketua Panitia Pelaksana, Fery Uduas.