Ada Wacana Bagi Provinsi Papua Untuk Terapkan PPKM

Kasus penularan COVID-19 di Provinsi Papua sampai saat ini masih terus menunjukkan peningkatan signifikan dan sama sekali belum memperlihatkan angka penurunan. Dimana sampai dengan 1 Februari 2021, data pasien konfirmasi COVID-19 mencapai 15.962 orang.

Menyikapi hal tersebut, Provinsi Papua pun diwacanakan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana tujuh provinsi di pulau Jawa dan Bali.

Hal itu diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama Pemprov Papua dan sejumlah kementerian terkait, untuk mempersiapkan sejumlah hal terkait termasuk langkah-langkah penerapan PPKM. 

“Provinsi Papua memang tidak termasuk 7 Provinsi yang menerapkan PPKM, tetapi kami di undang tadi malam (Senin,red) dalam rapat virtual bersama kementerian terkait, mungkin seakan-akan (Papua menjadi) calon menerapkan PPKM”. 

“Sebab, berdasarkan tren, kita di Papua (kasus penularan) masih tinggi juga, dan terus berkembang virusnya, sehingga potensi (PPKM) itu ada,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura, Selasa siang.

Masih menurut Musa’ad, Pemprov Papua dalam pekan ini segera menyiapkan langkah-langkah penerapan PPKM, sehingga sudah siap melaksanakan apabila pemerintah pusat memutuskan untuk diberlakukan di Bumi Cenderawasih.

“Penerapan PPKM ini kan wewenang pusat, kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu Provinsi Papua yang meminta ke pusat untuk diberlakukan. Yang mana, mekanismenya daerah usulkan, pusat tetapkan”.

“Kalau PPKM  pusat tentukan Kita melaksanakan, tapi semalam dengan Forkompinda Papua juga kita sudah sepakat agar ada beberapa bagian dari PPKM yang bisa diberlakukan disini. Mungkin kita mulai dari kantor-kantor pemerintahan, kemudian pertokoan, lalu restoran yang mana sudah ada di dalam instruksi Mendagri No. 2 tahun 2020,” ucap ia. 

Yang pasti, tambah Musa’ad, Pemprov Papua tak hanya melakukan pembatasan sebesar 50 persen saja, tetapi juga mengefektifkan kampanyekan vaksin Sinovac maupun penerapan protokol kesehatan.

Cases of COVID-19 transmission in Papua Province continue to show significant improvement and have not shown any decrease at all. COVID-19 confirmation patient data reached 15,962 people until February 1, 2021,

In response to this, Papua Province is also planning to implement the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) as well as seven provinces on the island of Java and Bali.

This was reinforced by an agreement with the Papua Provincial Government and a number of relevant ministries, to prepare a number of related matters including measures to implement Restrictions on Community Activities.

"Papua province does not include 7 provinces that implement Restrictions on Community Activities, but we were invited last night (Monday, red) in a virtual meeting with the relevant ministries, perhaps as if (Papua became) a candidate to implement Restrictions on Community Activities ".

"Because, based on the trend, we in Papua (cases of transmission) are still high as well, and the virus continues to grow, so the potential (PPKM) is there," explained Assistant for Economic and People's Welfare of Papua, Muhammad Musa'ad, in Jayapura, Tuesday afternoon.

According to Musa'ad, the Papua Provincial Government this week immediately prepared measures to implement Restrictions on Community Activities, so that it is ready to implement if the central government decides to apply in Papua. 

"The implementation of Restrictions on Community Activities is the central authority, if the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) of Papua Province is requested to be enforced. Which, the mechanism of the proposed area, the center set". 

"If the central of Restrictions on Community Activities determines what we are implementing, but last night with the Coordination Forum for Regional Leaders of Papua also we have agreed that there are some parts of Restrictions on Community Activities that can be enforced here. Maybe we start from government offices, then shops, then restaurants which are already in the instructions of the Minister of Home Affairs No. 2 of 2020," he said.  

To be sure, Musa'ad added, the Papua Provincial Government not only imposed restrictions of 50 percent, but also effectively campaigned for the Sinovac vaccine as well as the application of health protocols.