Pasalnya, banyak program ketiga departemen ini sudah dilepas anggarannya ke daerah pasca otonomi daerah. Tiga departemen itu, menurut Sri Mulyani, anggarannya sangat tinggi tapi programnya belum jelas. "Seharusnya anggaran diperkecil saja. Mereka cukup menjadi pengkoordinir kerja daerah. Misalnya depdiknas untuk biaya rehabilitasi sekolah sudah masuk dalam APBD" ujarnya. Ia menyampaikan hal itu saat berbincang-bincang dengan wartawan di kediamannya Jl. Widya Chandra I no.3, Jakarta.

Departemen keuangan (Depkeu) juga mengancam akan memberikan sanksi bagi departemen yang tidak bisa menghabiskan anggrannya sampai akhir tahun ini.
"Hingga hari ini penyerapan anggaran departemen masih rendah, tampaknya kami perlu memikirkan sanksi bagi departemen yang tidak bisa menjalankan programnya, biar mereka tidak asal menaikan anggaran," cetus Sri Mulyani. "Bayangkan pada tahun 2004 belanja negara sekitar Rp 400 Triliun tapi untuk tahun 2007 sudah Rp 713 Triliun," imbuhnya. Gara-gara minimnya belanja itu, Sri Mulyani memperkirakan pada akhir Agustus, APBN bakal surplus. "Karena penyerapan anggaran maih rendah dan ada pemasukan terus," ungkapnya tanpa merinci angka surplusnya. Namun Sri Mulyani menepis anggapan Departemen akan menghabiskan anggarannya untuk 'bersenang-senang'. Pasalnya, Depkeu nantinya akan menelusuri anggaran setiap departemen. "Kami akan cari temuan-temuan, tapi yang sulit kalau mereka masukan itu untuk anggaran kegiatan penunjang pemimpin dan kenegaraan," tegasnya.