Diskominfo Segera Kembangkan Aplikasi TTE Dokumen Pemerintahan Versi Mobile

JAYAPURA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua baru-baru saja memprakarsai peluncuran aplikasi tanda tangan elektronik (TTE) versi desktop (komputer atau laptop), untuk pengurusan berkas maupun dokumen kepegawaian. 

 

Kedepan, Diskominfo Papua segera mendorong penerapan TTE versi mobile, agar para kepala instansi pemerintahan di seluruh Bumi Cenderawasih, dapat melakukan penandatanganan setiap berkas maupun dokumen lewat ponsel android yang dimiliki.

 

“Tapi sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua akan memberikan pelatihan khusus bagi para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi terlebih dahulu”.

 

“Sebab sistem aplikasi TTE di BKD Papua saat ini menggunakan versi dekstop. Tetapi kedepannya akan menggunakan versi mobile, karena itu akan ada pelatihan khusus bagi para pejabat terkait, seperti gubernur, sekda atau kepala OPDsupaya terbiasa melakukan tanda tangan secara elektronik,” kata Kepala Diskominfo Papua Jeri A. Yudianto, di Jayapura, Jumat (21/1/2022). 

 

Jeri memastikan, dokumen yang ditandatangani secara elektronik itu bakal tidak mudah dimanipulasi atau diduplikasi. 

 

Sebab para kepala dinas akan mendapatkan akses khusus untuk melakukan penandatanganan, sehingga tak mudah untuk ditiru oleh siapa pun.

 

Intinya penerapan TTini tak mudah untuk ditiru orang lain sebab ada akses khusus bagi pejabat. Selain itu pastinya memangkas birokrasi sehingga pelayanan lebih cepat dan optimal”.

 

“Tapi sekali lagi sistemnya ini aman karena akan tertanam di dalam aplikasi itu sendiri, bahkan ada dokumen yang tidak kelihatan tanda tangannya dan sudah dienkripsi,” terangnya. 

 

Sementara keuntungan lainnyatambah Jeri, dengan diterapkannya TTE, maka proses penandatangan dokumen secara elektronik, dapat dilakukan oleh pejabat terkait dimanapun dan kapanpun. 

 

Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua resmi melaunching penerapan tanda tangan elektronik (TTE) pada Jumat (21/1/2022). Sementara ini, TTE baru diterapkan di Badan Kepegawain Daerah (BKD) Papua sebagai pilot project atau proyek percontohan. ***