Rakor PPID Pemprov Papua Hasilkan 10 Rekomendasi Kesepakatan

JAYAPURA - Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Papua yang digelar 19 s/d 20 April 2022 menghasilkan 10 rekomendasi kesepakatan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mendukung keterbukaan informasi publik. 

Sepuluh rekomendasi kesepakatan ini ditandatangi oleh seluruh PPID SKPD yang nantinya akan dilaporkan kepada Sekda Papua untuk kemudian didorong acuan bagi PPID SKPD dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto, Rabu sore, di Jayapura.

Jeri menerangkan beberapa kesepakatan rekomendasi yang dihasilkan dari Rakor tersebut, diantaranya menjadikan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 32 tahun 2021, tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemprov sebagai arah pelaksanaan pelayanan bagi PPID.

Hanya saja, agar Pergub itu menjadi panduan bersama maka diperlukan kesepemahaman dan pola pikir yang sama antara seluruh PPID SKPD termasuk pada prosedur implmentasinya.

"Kemudian ada juga rekomendasi perumusan kebijakan resmi untuk memasukan pengelola layanan unformasi dan dokumentasi ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)". 

"Intinya, semua informasi dan dokumentasi di suatu badan publik dikelola oleh PPID dengan menjalankan semua fungsi manajemen (POAC)," ujar ia. 

Sementara hal yang tak kalah penting dalam kesepakatan itu, tambah Jeri, PPID Utama Pemprov Papua akan mendorong adanya assesmen bagi tenaga pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi melalui pelatihan-pelatihan teknis. ***

JAYAPURA - The Coordination Meeting of the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Local Government Work Unit (SKPD) of the Papua Provincial Government held from 19 to 20 April 2022 resulted in 10 recommendations for an agreement to be used as a guideline in supporting public information disclosure.

The ten recommendations of this agreement were signed by all SKPD PPID which will be reported to the Papua Regional Secretary to then be encouraged by reference for PPID SKPD in providing public information disclosure services.

This was conveyed by the Head of the Communication and Informatics Department of Papua Province Jery Yudianto, Wednesday afternoon, in Jayapura.

Jeri explained several recommendation agreements resulting from the meeting, including making Governor Regulation number 32 of 2021, concerning guidelines for managing information and documentation in the Provincial Government as the direction of implementing services for PPID.

It's just that, in order for the Governor Regulation to be a joint guide, the same understanding and mindset are needed between all PPID SKPD including the implementation procedure.

"Then there is also an official policy formulation recommendation to include information and documentation service managers into the Main Performance Indicators (IKU)".

"In essence, all information and documentation in a public agency is managed by PPID by carrying out all management functions (POAC)," he said.

While no less important in the agreement, Jeri added, the Papua Provincial Government's Main PPID will encourage assessments for information and documentation service managers as an effort to improve the quality of information and documentation service management through technical training. ***