Pemprov Papua Imbau Nelayan Patuhi Aturan Batas Wilayah Tangkapan

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat untuk dapat mematuhi aturan batas wilayah tangkapan, agar tak tersandung kasus hukum dengan negara tetangga Papua Nugini.

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai menyebut hingga ada 13 orang nelayan yang masih di tahan pihak Papua Nugini karena melanggar parokan batas negara dalam menangkap ikan.

"13 orang ini masih di tahan oleh pemerintah Papua Nugini yang mana disebabkan kasus melewati batas negara saat hendak berlayar mencari ikan.”

“Jadi, rata rata mereka (nelayan) yang tersandung kasus di negeri tetangga kita ini adalah nelayan asal Kabupaten Merauke. Bahkan kini masih tersisa nelayan yang berasal dari Merauke, yang mana sedang menjalani masa hukumannya. Mudah mudahan mereka baik baik di sana (PNG-red)  sehingga bisa ada potongan masa tahanan,” harap dia.

Masih dikatakan Suzana, 13 orang nelayan asal Buki Cenderawasih yang tersandung kasus pelanggaran batas wilayah ini, meiliki masa tahanan yang bervariasi. Dimana ada yang terkena enam bulan hukuman penjara, satu tahun dan setahun lebih.

"Biasanya masa tahanan yang paling lama adalah para kapten kapal.  Sementara ABK kapal dengan masa tahanan yang tidak terlalu lama. Tentunya kita harap hal seperti ini tak lagi terjadi,” tandas dia. ***

JAYAPURA - The Papua Provincial Government is appealing to the public to comply with the boundaries of the catchment area, so as not to stumble over a legal case with neighboring Papua New Guinea.

Head of the Border and Foreign Cooperation Agency (BPKLN) of Papua Province Suzana Wanggai said that up to 13 fishermen were still detained by Papua New Guinea for violating the borders in fishing.

"These 13 people are still being held by the Papua New Guinean government due to crossing national borders when they want to sail for fish."

"So, on average, those (fishermen) who stumbled over cases in our neighboring country are fishermen from Merauke Regency. Even now, there are still fishermen from Merauke serving their sentences. Hopefully, they are in good condition so that there can be a cut of the prison term," she hoped.

Suzana said that 13 fishermen from Papua who stumbled upon cases of violations of this territorial boundary, had varying prison terms, six months imprisonment, one year, and more.

"The longest period of detention is the captains of the ships. Meanwhile, the crew of the ship with a detention period that is not too long. Of course, we hope that something like this will no longer happen," she said. ***