Bank Papua Imbau OPD Mulai Gunakan KPPD saat Bertransaksi

JAYAPURA - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, untuk mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) saat bertransaksi. 

Selain mempercepat penggunaan anggaran serta mengoptimalisasi realisasi anggaran belanja, penggunaan KKPD dipastikan aman dan mampu menekan terjadinya kesalahan penggunaan uang hingga temuan.

"Pengguna KKPD pada pemerintah khususnya para bendahara dinas, biro atau badan ini sangat penting".

"Untuk itu, kami imbau KKPD dapat segera digunakan pada pemerintah daerah di seluruh Papua. Dengan begitu pembayaran dan belanja negara akan lebih baik dan maksimal serta mengurangi resiko kesalahan pengelolaan uang negara," terang Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Isak Samuel Wopari, di Jayapura, Selasa (9/5/2023).

Menurut dia, saat ini pihak Bank Papua telah melakukan serangkaian pengembangan agar penggunaan KKPD bisa berjalan dengan baik, meski merupakan produk kementerian.  

Segala persiapan telah dilakukan, dengan harapan agar dalam pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai harapan,  sehingga Pemda setempat bisa lebih maju dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Intinya diterbitkan KKPD ini untuk mempermudah semua bendahara Pemda yang akan bepergian misalnya, dimana mereka cukup membawa kartu kredit. Sehingga juga untuk menghindari adanya uang tunai dan praktek-praktek yang selama ini terjadi antara bendahara dengan pihak ketiga," tandas dia.

Sebelumnya, Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan bank daerah setempat, guna mewujudkan digitalisasi serta modernisasi sistem pembayaran pemerintahan, lewat pengembangan KKPD.

Dukungan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, dalam keterangannya kepada pers, Kamis (4/5/2023), di Jayapura, menyikapi pengembangan KKPD oleh Bank BPD Papua.

"Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung dan bekerja sama dengan Bank Papua untuk pengembangan KKPD. Hal demikian bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang ia.

Masih menurut Gubernur Rumasukun, Bank Papua merupakan perbankan daerah setempat yang terpilih sebagai salah satu BPD dari enam piloting pengembangan KKPD bersama bank nasional lainnya.

Dimana pengembangan KKPD ini melalui pengujian terbatas oleh pihak Bank Indonesia, bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 5 April - 5 Mei 2023. Dimana Bank Papua telah dinyatakan berhasil melakukan pengujian seratus persen.

"Untuk itu selama kepada Bank Papua dan pengembangan KKPD ini. Kita doakan supaya pengembangan KKPD ini bisa lebih baik lagi di masa mendatang, dalam mendukung modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintahan daerah," tandas dia. ***

JAYAPURA - PT. The Regional Development Bank (BPD) Papua encourages local regional apparatus organizations (OPD) to start using Local Government Credit Cards (KKPD) when transacting.

In addition to accelerating the use of the budget and optimizing the realization of the budget, the use of KKPD is ensured to be safe and able to reduce the occurrence of misuse of money to findings.

"The use of KKPD in the government, especially the treasurers of these agencies, bureaus or agencies is very important".

"For this reason, we appeal to KKPD to be immediately used in local governments throughout Papua. That way, state payments and expenditures will be better and maximal and reduce the risk of mismanagement of state money," explained Papua Regional Development Bank (BPD) Operational Director Isak Samuel Wopari, in Jayapura, Tuesday (9/5/2023).

According to him, currently, Bank Papua has carried out a series of developments so that the use of KKPD can run well, even though it is a product of the ministry. 

All preparations have been made, with the hope that the implementation can run as expected so that the local government can be more advanced in regional financial management.

"The point is that this KKPD is issued to update all treasurers of the Government who will travel, for example, where they simply bring credit cards. It is also to avoid cash and practices that have been occurring between the treasurer and third parties," he said.

Previously, Papua Acting Governor Muhammad Ridwan Rumasukun stated that he was ready to support and cooperate with local banks, to realize digitalization and modernization of the government payment system, through the development of KKPD.

This support was conveyed by the Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun, in his statement to the press, Thursday (4/5/2023), in Jayapura, responding to the development of KKPD by Bank BPD Papua.

"The Papua Provincial Government is ready to support and cooperate with Bank Papua for the development of KKPD. This aims to realize more accountable governance to improve public welfare," he explained.

According to Governor Rumasukun, Bank Papua is a local regional bank that was selected as one of the six KKPD development pilots with other national banks.

The development of KKPD is through limited testing by Bank Indonesia and the Indonesian Payment System Association (ASPI) on 5 April - 5 May 2023. Bank Papua has been declared successful in conducting one hundred percent testing.

"We pray it can be even better in the future, in supporting the modernization and digitalization of the local government payment system," he said. ***