JAYAPURA - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, untuk mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) saat bertransaksi. 

Selain mempercepat penggunaan anggaran serta mengoptimalisasi realisasi anggaran belanja, penggunaan KKPD dipastikan aman dan mampu menekan terjadinya kesalahan penggunaan uang hingga temuan.

"Pengguna KKPD pada pemerintah khususnya para bendahara dinas, biro atau badan ini sangat penting".

"Untuk itu, kami imbau KKPD dapat segera digunakan pada pemerintah daerah di seluruh Papua. Dengan begitu pembayaran dan belanja negara akan lebih baik dan maksimal serta mengurangi resiko kesalahan pengelolaan uang negara," terang Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Isak Samuel Wopari, di Jayapura, Selasa (9/5/2023).

Menurut dia, saat ini pihak Bank Papua telah melakukan serangkaian pengembangan agar penggunaan KKPD bisa berjalan dengan baik, meski merupakan produk kementerian.  

Segala persiapan telah dilakukan, dengan harapan agar dalam pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai harapan,  sehingga Pemda setempat bisa lebih maju dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Intinya diterbitkan KKPD ini untuk mempermudah semua bendahara Pemda yang akan bepergian misalnya, dimana mereka cukup membawa kartu kredit. Sehingga juga untuk menghindari adanya uang tunai dan praktek-praktek yang selama ini terjadi antara bendahara dengan pihak ketiga," tandas dia.

Sebelumnya, Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan bank daerah setempat, guna mewujudkan digitalisasi serta modernisasi sistem pembayaran pemerintahan, lewat pengembangan KKPD.

Dukungan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, dalam keterangannya kepada pers, Kamis (4/5/2023), di Jayapura, menyikapi pengembangan KKPD oleh Bank BPD Papua.

"Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung dan bekerja sama dengan Bank Papua untuk pengembangan KKPD. Hal demikian bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang ia.

Masih menurut Gubernur Rumasukun, Bank Papua merupakan perbankan daerah setempat yang terpilih sebagai salah satu BPD dari enam piloting pengembangan KKPD bersama bank nasional lainnya.

Dimana pengembangan KKPD ini melalui pengujian terbatas oleh pihak Bank Indonesia, bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 5 April - 5 Mei 2023. Dimana Bank Papua telah dinyatakan berhasil melakukan pengujian seratus persen.

"Untuk itu selama kepada Bank Papua dan pengembangan KKPD ini. Kita doakan supaya pengembangan KKPD ini bisa lebih baik lagi di masa mendatang, dalam mendukung modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintahan daerah," tandas dia. ***