Pemprov Papua Terbitkan 120 SKPP ASN ke DOB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua resmi menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) terhadap 120 aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendapatkan penetapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pindah ke daerah otonom baru (DOB).

Sebanyak 120 ASN Pemprov Papua itu, terdiri dari 108 ASN pindah ke Provinsi Papua Selatan dan 12 ASN di Papua Tengah. Sementara untuk pemindahan atau pengalihan ASN ke Provinsi Papua Pegunungan, masih menunggu penetapan dari BKN.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, pada Rapat Koordinasi Penyelenggan Pemerintahan Empatd Daerah Otonom di wilayah Papua, di Hotel Borobudur, Jakata, Selasa (30/5/2023).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan dihadiri Penjabat Gubernur tiga DOB serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membidangi pengawasan, penganggaran, keuangan, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta hukum/organisasi.  

Sementara khusus tenaga pendidik, lanjut Gubernur Ridwan, Pemprov Papua Papua telah menerbitkan SK Pengalihan dan SKPP kepada 890 Guru P3K serta 4.637 SK Guru dan Tenaga Kependidikan pada 29 Kab/Kota. 

"Sedangkan untuk PNS Provinsi Papua yang mengajukan permohonan mutasi ke tiga DOB sampai dengan saat ini ada 384 orang. Mereka yang telah diusulkan ini, diharapkan segera mendapat persetujuan dari pemerintahan di tiga DOB sehingga bisa segera kita proses lebih lanjut," terang Ridwan.

Sementara pasca terbentuknya tiga DOB pula, tambah Ridwan, Pemprov Papua terus bekerja keras mendorong akselerasi dan aktivasi penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB, terkait manajemen aparatur sipil negara, aset dan dokumen serta pembinaan, fasilitasi, pengawasan, evaluasi maupun pembinaan. ***

JAKARTA – The government of Papua Province has officially issued a Certificate of Payment Obligation Determination Letter (SKPP) to 120 state civil servants (ASN) who have obtained the determination of the State Civil Service Agency (BKN) to move to a new autonomous region (DOB).

 A total of 120 civil servants of the Papua Provincial Government, consisting of 108 civil servants moved to South Papua Province and 12 civil servants to Central Papua. Meanwhile, about the transfer of state civil apparatus to Highland Papua Province, the State Civil Service Agency is still waiting for a determination.

This was conveyed by the Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun, at the Coordination Meeting for the Coordination of Government of the Four Autonomous Regions of Papua at Borobudur Hotel, Jakarta, Tuesday (30/5/2023).

The meeting was led by Deputy Minister of Home Affairs John Wempi Wetipo and attended by the Acting Governors of three new autonomous regions and the Head of the Regional Apparatus Organization (OPD) in charge of monitoring, budgeting, disaster, communication informatics and organization.

Meanwhile, Governor Ridwan continued, the Papua Provincial Government has issued a Transfer and Payment Obligation Determination Letter to 890 P3K Teachers and 4,637 Teacher Decrees and Education Personnel in 29 Districts/Cities.

"As for Papua Province civil servants who applied for mutations to three new Autonomous Regions, up to now there are 384 people. Those who have been proposed are expected to immediately get approval from the government in the new Autonomous Regions so we can immediately process it further, "explained Ridwan.

While the formation of three new Autonomous Regions added Ridwan, the Papua Provincial Government continues to work hard to encourage the acceleration and activation of governance in the three new Autonomous Regions related to the management of the State Civil Apparatus, assets and document of coaching, facilitation, monitoring and evaluation. ***