Sekda Biak Buka Rakor Asistensi Penerapan PTSP se Papua

JAYAPURA – Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa membuka Rapat Koordinasi dan Asistensi Penerapan PTSP se-Papua, di Kabupaten Biak Numor, Selasa (6/6/2023). 

Rapat yang megambil tema “Sinergitas dan penguatan kelembagaan PTSP menuju kinerja pelayanan publik yang prima di daerah tersebut,” dihadiri 50 puluh peserta dari DPM PTSP Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan serta Papua Selatan.

Sekda Zacharias dalam sambutannya menyatakan bertambahnya daerah otonom baru menambah konsekuensi terhadap perubahan tata ruang sebagai bagian awal untu penetaan perijinan.

Kondisi ini menuntut penyelenggara publik lebih memaksimalkan koordinasi, agar perijinan daerah mampu membangun kepercayaan dan minum investor dalam menanamkan modalnya, guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, lanjut Sekda, setiap DPM PTSP saat ini perlu melakukan penguatan kelembagaan di semua aspek. Diantaranya pada Mall Pelayanan Publik, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kita sadar bahwa saat ini para investor butuh kepastian dalam proses perijinan. Sehingga DPM PTSP memang perlu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi sekaligus menganalisa berbagai tantangan maupun tuntutan yang ada.”

“Dalam hal pemenuhan komitmen ini, saya ingin sampaikan bahwa fungsi pemantauan juga sangat penting agar semua fungsi pelayanan publik yang diberikan pula itu bisa sejalan dengan ketentu UU yang berlaku,” tandasnya.

Diketahui,  narasumber pada rapat koordinasi dan asistensi penerapan PTSP tersebut, yakni Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdit Fasilitas Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi, Kemendagri, Halomon Pakpahan. ***

JAYAPURA – Acting Secretary of  Biak Numfor Regency Zacharias L.  Mailoa opened the   Coordination and Assistance Meeting for the Implementation of One Stop Service (PTSP) throughout Papua, in Biak Numfor Regency, Tuesday (6/6/2023). 

The meeting with the theme "Synergy and institutional strengthening of PTSP towards excellent public service performance in the region," was attended by 50 participants from DPM PTSP Papua Province, Central Papua, Highland Papua and South Papua.

Zacharias in his speech stated that the addition of new autonomous regions adds consequences to spatial changes as an initial part of the establishment of permits.

This condition requires public organizers to maximize coordination, so regional permits will build investor trust in investing their capital to improve economic growth.

Thus, continued the Secretary, every DPM PTSP currently needs to strengthen institutions in all aspects, such as the Public Service Mall, so the benefits can be felt by the community and entrepreneurs.

"We are aware that currently, investors need certainty in the licensing process.  So DPM PTSP should have the ability to identify and analyze various challenges and demands."

“In terms of fulfilling this commitment, I would like to convey that the monitoring function is also very important so that all public service functions provided can also be in line with the provisions of the applicable law", he said

It is known that the narrator at the coordination meeting and assistance in the implementation of the PTSP, namely the Associate  Expert Policy Analyst at  the Sub-Directorate of  Public Service Facilities of the Directorate of  Deconcentration, Ministry of Home Affairs, Halomon Pakpahan. ***