JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melakukan monitoring pengendalian inflasi secara nasional  di Pekan Pertama  Tahun 2024 pasca libur Nataru 2023 (3/1).

Rapat rutin pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada Minggu Pertama bulan Januari 2024 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jendral Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Toto Karnavian, M.A Ph.D, memberikan warning kepada beberapa daerah yang masuk di kuadran 1 dan 2 Rawan Inflasi, agar kepala daerahnya inisiatif dan inovatif dalam mengendalikan inlasi didaerahnya, ada 12 Daerah yang masuk Kuadran 1 Rawan Inflasi dan 11 Daerah di Kuadran 2;  Kuadran 1 merupakan daerah yang sering mengalami inflasi dengan frekuensi 3 ke atas dan nilai YoY-nya  lebih dari 3 % untuk Kuadran 2 merupakan daerah yang frekuensi inflasinya lebih dari 3 kali dan nilai YoY-nya  dibawah 3 %.    

Penjabat Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Dinas KOMINFO, Jeri Agus Yudianto, S. Kom saat mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)  Provinsi Papua, mengharapkan SKPD teknis disektor Ekonomi terus melakukan monitoing pergerakan inflasi sesuai arahan pada rapat ini, dan terus melakukan kolaborasi bersama dalam bentuk konkret, berdasarkan rilis BPS Inflasi Provinsi Papua pada Desember 2023 tercatat 1,65% (ytd dan yoy) dan 0,78% (mtm) tentunya ini di atas rata rata angka-angka secara nasional, setidaknya ada beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2023 di Papua yang perlu terus mendapat perhatian  Beras, Rokok Kretek Filter, Cabai Rawit, Rokok Putih dan Bawang Putih.  Sementara itu, sebagai penyumbang deflasi adalah Ikan Ekor Kuning , Bawang Merah, Ikan Kembung, Ikan Cakalang, dan Ikan Tuna.  Khusus bulan Desember 2023 disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi.  Dan khusus kelompok transportasi mengalami tekanan harga yang didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap angkutan udara selama Nataru.

Pada kesempatan yang sama Perwakilan Bank Indonesia, yang diwakili oleh Dandung T Marsetyo - Analis Senior Bank Indonesia memberikan masukan stresing awal tahun 2024, antara lain: Keterbatasan pasokan beras; Sebagai daerah konsumen, Papua masih memiliki ketergantungan pada pasokan dari daerah produsen sehingga terpapar risiko tekanan harga yang berasal dari daerah produsen, terutama untuk komoditas aneka bawang dan cabai; Fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlanjut hingga Februari - April 2024 dapat menyebabkan penurunan produktivitas panen produk pertanian. Hal ini dapat menambah tekanan inflasi di tahun 2024 yang terutama berdampak pada volatile food. Meskipun di saat bersamaan, fenomena El Nino berdampak positif pada peningkatan produksi perikanan tangkap sehingga dapat menahan laju inflasi serta Terdapat penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2024.

Untuk diketahui Rapat Rutin Pengendalian Inflasi pada Minggu Peratama Bulan Januari 2024 dailaksanakan secara Daring dan Luring yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri diikuti oleh seluruh Gubernur, kementrian dan lembaga terkait, TPID Daerah, Badan Pangan Nasional , Kasatgas Pangan, Kejaksaan Agung dan  Panglima TNI. ***