JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas bimbingan supervisi, untuk menciptakan clean dan good governance di Bumi Cenderawasih.

Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan bimbingan supervisi yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sejak  2022 dan 2023, termasuk dalam pemeriksaan kinerja pengentasan kemiskinan, pemeriksaan  kinerja ketenagakerjaan, pemeriksaan tata kelola aset secara keseluruhan, serta pemeriksaan kinerja tata kelola aset yang  akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru.

Bimbingan supervisi itu dinilai sangat membantu Pemprov Papua dalam melakukan perbaikan-perbaikan strategis. “Lebih khusus dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023,” terang Ridwan pada Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2023, Senin (10/6/2024).

Menurut dia, hasil kinerja tata kelola keuangan  Provinsi Papua Tahun 2023 lalu, telah dinilai Tim Audit BPK RI berdasarkan dua kali pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan pendahuluan pada 20 Februari 2024 s/d 25 April 2024. Sementara pemeriksaan terinci mulai tanggal 23 April 2024 s/d  17 Mei 2024. 

Dimana hasil Audit BPK RI tersebut  dapat memberi jaminan kepercayaan bagi semua pemangku kepentingan terhadap  laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.  

“Untuk itu, saya mengapresiasi semua  perangkat daerah dan jajaran atas kerja keras dan kerja sama yang baik, dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.”

“Saya juga mengapresiasi kerja keras semua  pihak yang terkait dalam melaksanakan tata  kelola keuangan yang baik pada instansi masing-masing, sehingga LKPD Provinsi  Papua Tahun 2023 dapat disusun sesuai  dengan ketentuan yang berlaku,” ujar ia.

Dia menambahkan, hasil kerja tahun 2023 Pemprov Papua dapat tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun 2023. 

Dimana LKPD bukan hanya sekedar angka, tetapi juga  mencerminkan kinerja Pemerintahan dalam melayani masyarakat dan membangun  daerah khususnya Tanah Papua.  

“Bahkan meski semakin kecilnya APBD Provinsi Papua yang hanya Rp3 triliun, tidak mengurangi semangat kita bekerja dan berinovasi untuk membangun Papua yang kita cintai ini,” tandasnya. ***