Pemprov Papua Apresiasi BPK RI

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas bimbingan supervisi, untuk menciptakan clean dan good governance di Bumi Cenderawasih.

Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan bimbingan supervisi yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sejak  2022 dan 2023, termasuk dalam pemeriksaan kinerja pengentasan kemiskinan, pemeriksaan  kinerja ketenagakerjaan, pemeriksaan tata kelola aset secara keseluruhan, serta pemeriksaan kinerja tata kelola aset yang  akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru.

Bimbingan supervisi itu dinilai sangat membantu Pemprov Papua dalam melakukan perbaikan-perbaikan strategis. “Lebih khusus dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023,” terang Ridwan pada Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2023, Senin (10/6/2024).

Menurut dia, hasil kinerja tata kelola keuangan  Provinsi Papua Tahun 2023 lalu, telah dinilai Tim Audit BPK RI berdasarkan dua kali pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan pendahuluan pada 20 Februari 2024 s/d 25 April 2024. Sementara pemeriksaan terinci mulai tanggal 23 April 2024 s/d  17 Mei 2024. 

Dimana hasil Audit BPK RI tersebut  dapat memberi jaminan kepercayaan bagi semua pemangku kepentingan terhadap  laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.  

“Untuk itu, saya mengapresiasi semua  perangkat daerah dan jajaran atas kerja keras dan kerja sama yang baik, dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.”

“Saya juga mengapresiasi kerja keras semua  pihak yang terkait dalam melaksanakan tata  kelola keuangan yang baik pada instansi masing-masing, sehingga LKPD Provinsi  Papua Tahun 2023 dapat disusun sesuai  dengan ketentuan yang berlaku,” ujar ia.

Dia menambahkan, hasil kerja tahun 2023 Pemprov Papua dapat tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun 2023. 

Dimana LKPD bukan hanya sekedar angka, tetapi juga  mencerminkan kinerja Pemerintahan dalam melayani masyarakat dan membangun  daerah khususnya Tanah Papua.  

“Bahkan meski semakin kecilnya APBD Provinsi Papua yang hanya Rp3 triliun, tidak mengurangi semangat kita bekerja dan berinovasi untuk membangun Papua yang kita cintai ini,” tandasnya. ***

JAYAPURA - The Papua Provincial Government appreciates the Indonesian Audit Board for guidance and supervision, to create clean and good governance in Papua.

Acting Governor of Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun said that the supervision guidance carried out by the Indonesian Audit Board, Papua Provincial Representatives since 2022 and 2023, includes the examination of poverty alleviation performance, employment performance audit, overall asset governance audit, and asset governance performance audit that will be submitted to the New Autonomous Region.

The supervision guidance is considered to be very helpful for the Papua Provincial Government in making strategic improvements. "More specifically in the financial management of the Papua Provincial Government in 2023," explained Ridwan at the Plenary Meeting of the submission of the Audit Report (LHP) of the Indonesian Audit Board (BPK) on the report on the regional financial management of Papua Province for the 2023 fiscal year, Monday (10/6/2024).

According to him, the results of Papua Province's financial governance performance in 2023 have been assessed by the Audit Team based on two audits. Namely, the preliminary examination from February 20, 2024 to April 25, 2024. Meanwhile, the detailed examination will run from April 23, 2024 to May 17, 2024.

The results provide a trust guarantee for all stakeholders on the 2023 Papua Provincial Government Financial Report.

"For this reason, I appreciate all regional apparatus and ranks for their hard work and good cooperation, in the implementation of development programs and the presentation of financial statements of the Papua Provincial Government."

"I also appreciate the hard work of all parties involved in implementing good financial governance in their respective agencies, so that the 2023 Papua Province LKPD can be prepared under applicable regulations," he said.

He added that the results of the Papua Provincial Government's work in 2023 can be reflected in the 2023 Papua Provincial Regional Government Financial Statements (LKPD).

It is not just a number but also reflects the performance of the Government in serving the community and developing the region, especially the Land of Papua.

"Even though the Papua Provincial Budget is getting smaller which is only IDR3 trillion, it does not reduce our enthusiasm to work and innovate to build this Papua that we love," he said. ***