JAYAPURA - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemedagri) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya. 

Provinsi tertimur di Indonesia ini, bahkan mampu keluar dari catatan merah 10 besar daerah yang memiliki inflasi tertinggi.  

"Dari data yang kita himpun sampai dengan minggu lalu, Pemerintah Provinsi Papua tidak termasuk dalam 10 besar pemerintah yang tidak bisa mengendalikan inflasi." 

"Tetapi bukan berarti harus santai, ini harus dipertahankan lewat gerakan pangan murah yang di lakukan Pemprov Papua saat ini bersama Badan Pangan Nasional, Bulog dan Perwakilan Bank Indonesia," terang Itjen Kemendagri, Alex Saputra, saat meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor Otonom Kotaraja, Jumat (5/7/2024).

Kepala Dinas Tanaman, Holtikultura dan Pangan Provinsi Papua Samuel Siriwa mengatakan akan terus gencar melakukan gerakan pangan murah dalam rangka menekan laju inflasi di Bumi Cenderawasih.

"Gerakan pangan murah bertujuan menstabilkan harga dan menjaga pasokan pangan, serta membantu daya beli masyarakat," terangnya. 

Pada gerakan pangan murah tersebut, berbagaio kebutuhan pokok dijual dibawah harga pasar. Untuk beras SPHP kemasan lima kilogram dijual sebesar Rp65 ribu. Minyak goreng curah 15 ribu per liter serta telur ayam Rp68 ribu. Gerakan pangan murah telah dilakukan Pemprov Papua sebanyak 15 kali di sejumlah titik.

"Kegiatan ini akan terus kita genjot dan kita besyukur pada rakor pengendalian yang lalu oleh kementerian dalam negeri Papua pada urutan ketiga berhasil mengendalikan inflasi."

"Kedepannya kegiatan gerakan pangan murah kita targetkan digelar tiga bulan sekali dengan melibatkan para distributor bahan pokok," tutupnya. ***