JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong rasionalisasi jumlah pegawai di wilayahnya, guna melakukan efisiensi belanja daerah serta memberikan ruang bagi SDM tertentu memiliki kedudukan yang jelas.

"Pegawai Pemprov Papua berjumlah 8.300 sekian. Idealnya 7.800 kurang lebih. Sehingga ini yang mau dirasionalisasi mau ditaruh dimana (supaya setiap ASN punya kedudukan yang jelas)," terang Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, pada pengukuhan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, Hardianawati, di Kota Jayapura, Rabu (21/8/1014). 

Tak sampai disitu, pihaknya juga telah membentuk tim panitia seleksi (Pansel) pejabat eselon II Pemprov Papua, yang bertugas menyeleksi pejabat yang akan duduk sebagai kepada organisasi perangkat daerah (OPD). 

Tujuannya untuk mendefinitkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).

"Saya sudah bentuk tim Pansel untuk melakukan seleksi dan kalau sudah selesai, kita definitfkan pejabat eselon II-nya. Nanti untuk pejabat eselon III di OPD, kita serahkan ke BKD dan kepala SKPD, mau ditaruh kemana. Saya percayakan ke mereka," terang Ramses.

Sementara Gubernur berharap kehadiran pejabat Kepala Kantor Wilayah Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, Hardinawati, dapat memperlancar "permasalahan" ASN di Papua. 

Sinergitas antara Pemprov Papua dan BKN Jayapura, juga diharapkan membawa perubahan yang cukup baik khususnya bagi Papua, khususnya dalam pengelolaan SDM ASN di bumi cenderawasih. ***