JAYAPURA  – Penjabat Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP, M.Si menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara penutupan Rapat Paripurna DPR Papua yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPR Papua dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kedua dokumen strategis tersebut ditengah Dinamika Sosial, Politik serta Rendahnya Kemampuan Fiskal di Pemerintah Daerah. (27/9)

Penjabat Gubernur Papua,  menegaskan bahwa RAPBD 2025 dan RPJPD 2025-2045 adalah pijakan penting untuk mencapai visi pembangunan Papua yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan. Beliau menyoroti beberapa poin krusial terkait dokumen yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat paripurna ini.

RAPBD 2025 sebagai Alat Utama Pembangunan Papua: Gubernur Papua menekankan bahwa RAPBD 2025 tidak hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi juga instrumen yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Prioritas anggaran diharapkan dapat diarahkan pada program-program strategis, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.

RPJPD 2025-2045 Roadmap Jangka Panjang Pembangunan Papua: RPJPD 2025-2045 merupakan dokumen yang mengarahkan langkah-langkah pembangunan Papua dalam 20 tahun mendatang. Gubernur menggarisbawahi pentingnya visi jangka panjang ini, yang mencakup penguatan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pemeliharaan lingkungan yang lestari. Gubernur juga berharap agar RPJPD ini mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan dan membawa kesejahteraan merata ke seluruh wilayah Papua. dan juga bisa menjadi Pedoman bagi Para Calon Gubernur dan Wakil Gubermur Papua yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 guna menselaraskan visi dan misinya saat memimpin papua.

Komitmen Terhadap Pembangunan Inklusif: Gubernur menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus bersifat inklusif, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga sosial dan budaya. Semua lapisan masyarakat Papua, termasuk masyarakat adat dan komunitas yang ada di wilayah pedalaman, harus merasakan dampak positif dari pembangunan. "Pembangunan Papua harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta menghormati dan melestarikan kearifan lokal yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Papua," tegas Gubernur.

Terkait dengan Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat: Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat   untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah Papua akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. 

Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat: Gubernur Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut aktif mengawal pelaksanaan RAPBD 2025 dan RPJPD 2025-2045. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dinilai krusial dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan mewujudkan Papua yang lebih maju.

Pada bagian akhir Gubernur Papua  menyampaikan harapan besar agar Papua terus bergerak maju dengan pembangunan yang berkelanjutan, seimbang, dan adil bagi seluruh masyarakat. juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR Papua atas dedikasi mereka dalam menyusun RAPBD 2025 dan RPJPD 2025-2045 dipenghujung Pengabdiannya untuk Papuan serta komitmen pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan dokumen-dokumen tersebut untuk mencapai kesejahteraan bersama serta bersama juga mensuksekan Pilkada Serntak di Provinsi Papua, Kab/Kota agar berjalan Jujur, adil, aman dan Damai. ***