Di era Pemerintahan Gubernur almarhum Solossa - Karma, Badan Pengelola Data Elektronik disingkat BPDE (sebelumnya Kantor Pengelola Data Elektronik) telah membuat satu program SMS Pelaporan Gubernur, guna menerima saran dan kritik pembangunan dari masyarakat. Untuk memberikan masukan lewat via SMS kepada Gubernur, masyarakat cukup mengetik, “gub papua (isi berita) dan kirim ke 6165. Pelaporan SMS ini kini untuk sementara dinonaktifkan. Karena telah terjadi pengalihan pemerintahan dari Gubernur yang lama kepada Gubernur yang baru. Untuk itu, BPDE kini menunggu instruksi Gubernur Barnabas Suebu, apakah SMS pelaporan Gubernur akan diaktifkan kembali atau tidak. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin memasukan sarannya melalui pelaporan Gubernur via SMS, juga diminta kesabarannya.
“Jadi, saat ini memang sudah dinonaktifkan ya. Karena kita sedang mengusulkan kepada Gubernur apakah ini akan dilanjutkan kembali atau tidak. Yang jelas kita menunggu instruksi Gubernur dan bagi masyarakat yang ingin memasukan sarannya kami minta untuk bersabar,” kata Kepala BPDE Papua, Tobiaz Solossa, MM melalui Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Jaringan & Data (Kabid PTJD) BPDE Provinsi Papua, Kansiana Salle, SH saat diwawancarai wartawan, diruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, respon masyarakat terhadap SMS pelaporan Gubernur cukup baik. Sebelumnya SMS yang diterima pada sewaktu diaktifkan cukup mendapat respon, yakni sekitar 10-30 SMS yang masuk per hari. SMS yang masuk itu, lanjutnya, langsung disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tanah ini. “Jadi, pelaporan via SMS ini cukup mendapat respon dari masyarakat. Dan biasanya sekitar 10-30 SMS yang masuk per hari. SMS ini kita sampaikan ke Gubernur untuk nanti dijadikan referensi atau bahan evaluasi pembangunan dengan memanfaatkan kritik dan saran dari masyarakat luas,” katanya. Berkaitan dengan ini, pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba untuk mengusulkan pengaktifan kembali SMS pelaporan Gubernur kepada Gubernur Barnabas Suebu. “Dalam waktu dekat kami akan mencoba mengusulkan ini. Dan
diharapkan dapat diaktifkan kembali, namun itu semua menjadi kewenangan Gubernur,” ucapnya.