JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (25/11/2024).

Didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala SKPD Papua, pertemuan tersebut dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) kesiapan Pilkada Serentak 2024, dua hari mendatang.

Pj Gubernur Limbong berharap pesta demokrasi di Papua dapat berjalan dengan baik, aman dan damai. 

“Pilkada tinggal dua hari lagi, harapan saya kita semua bertanggungjawab sesuai dengan tugas tupoksinya untuk mensukseskan Pilkada Papua,” kata Ramses Limbong kepada Forkompinda yang hadir pada Rakor Persiapan Pilkada.

Masih menurut Ramses, KPU Papua diminta memastikan logistik sampai di tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian, KPU dan pihak aparat keamanan wajib memastikan logistik sampai di tempatnya.

“Kita semua bertanggungjawab sukseskan Pilkada di Papua, termasuk pihak kepolisian harus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya,” ujarnya.

Ramses juga meminta KPU untuk berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk melakukan distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. “Kita perlu berkoordinasi antara Forkopimda, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar Pilkada Papua berjalan dengan baik dan tertib,” ujarnya.

Ramses menambahkan, Pemprov Papua juga menyiapkan Desk Pilkada, namun yang terpenting adalah bagaimana kita semua berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada Papua berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, apabila ada masalah agar cepat diselesaikan. 

Sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Papua memetakan potensi kerawanan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana terdapat  9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 7 indikator yang banyak terjadi, dan 10  indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

“Pemetaan yang dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari sedikitnya 444 kelurahan/desa di 7 kabupaten dan 1 kota (kecuali Kabupaten Mamberamo Raya dikarenakan kendala jaringan internet) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. ***