Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Djarot Soetanto mengatakan hingga saat ini jumlah Kartu Kompensasi BBM atau KKB yang telah dibatalkan memasuki angka 10 ribu lebih kartu. Hal ini disebabkan oleh adanya pencetakan nama keluarga miskin yang double dan hal teknis lainnya dalam pendataan dilapangan. Djarot menjelaskan, dalam penyaluran LT tahap I di Papua, jumlah kartu yang dibatalkan ada sebanyak 10.076 kartu. Sedangkan di tahap II baru sebanyak 418 kartu, namun diperkirakan akan mengalami penambahan jumlah kartu yang akan dimusnahkan. “Penyaluran KKB ini memang sudah cukup banyak kendalanya juga, namun itu sudah menjadi tantangan tugas kami. Hanya angka pembatalan kartu juga ini cukup banyak. Karena kartu yang dicetak juga itu dobel, rusak maupun hal-hal teknis lainnya,” kata Djarot kepada wartawan, di ruang kerjanya,
pekan lalu.
Djarot mengatakan, dalam pendataan keluarga miskin memang masih terkendala oleh banyaknya para keluarga miskin yang tidak menjawab jujur sewaktu para petugas pencacah datang dari rumah ke rumah untuk melakukan kuisioner. Karena, dalam penentuan penerima bantuan atau kategori miskin, digolongkan pada 3 kriteria, yakni miskin, sangat miskin dan mendekati miskin. Tak ayal, Djarot juga mengakui ada sejumlah para petugas pencacah dilapangan dalam memasukan laporan kepada BPS, tidak mendata dengan benar dan baik. Akibatnya, saat akan dilakukan penyaluran ada sejumlah masyarakat yang marah karena namanya tidak dmasukan sebagai penerima bantuan. “Jadi memang ada banyak kendala saat pendataan dilapangan. Selain kekurangseriusannya para petugas pendata, juga ada sejumlah masyarakat yang tidak memberikan keterangan dengan jujur. Akibatnya kemarin masih juga ada PNS yang terdata sebagai penerima bantuan. Untuk kedepan, diharapkan ada kerjasama dari semua pihak, agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam hal pendataan hingga kepada penyalurannya,” harap Djarot.